Tahun 2020 Pemkab Sukabumi Perbaiki 4.680 RTLH, Ini Penjelasan Disperkim

  • Whatsapp
Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman saat diwawancarai.

SUKABUMI — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi mengklaim selama 2020, sebanyak 4.680 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah diperbaiki. Ribuan hunian layak bagi masyarakat yang kurang mampu tersebut bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.

Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman mengungkapkan, program bedah kampung pada 2020 lalu telah diselesaikan. Sebanyak 4680 rumah tidak layak huni yang tersebar di semua wilayah Kabupaten Sukabumi berhasil diperbaiki.

Bacaan Lainnya

“ALhamdulillah, walaupun ditengah pandemi covid-19, program bedah kampung berjalan dengan cukup baik sehingga sebanyak 4680 Rutilahu berhasil diperbaiki,” terangnya saat ditemui di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jumat (21/22/2021).

Program bedah kampung perbaikan rutilahu di Kabupaten Sukabumi, bersumber dari tiga sumber anggaran. Mulai dari, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.

“Program bedah kampung ini ada tiga sumber anggaran, dan jumnlahnya pun berbeda. Seperti halnya dari APBD Kabupaten Sukabumi itu senilai Rp 10 juta untuk satu rumah,” sebut Dedi.

Dedi juga merinci, rutilahu yang didanai oleh APBD Kabupaten Sukabumi sebanyak 1600 unit. Selain itu, yang harus menjadi catatan, bahwa penerima manfaat tidak diberikan uang, melainkan material. Hal itu, telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

“Jadi harus diketahui, rutilahu yang bersumber dari APBD II ini Rp 10 juta, nah dari sepuluh juta itu ada tiga item besar, pertama pambelian material Rp 9,2 juta admistrasi, Rp 200 ribu untuk upah Rp 400 ribu,” rincinya.

Adapun terkait mekanisme pelaksanannya, dilakukan oleh tim pelaksana tingkat kaupaten, kecamatan dan berjenajng ke tingkat desa. Jadi, jika terdapat isu biaya rutilahu masuk ke pihak lain, dapat dipastikan tidak benar.

“Mekanisme pelaksanaannya mengalir dari kas daerah kepada tim pelaksana rulitahu tingkat kecamatan dan nantinya diteruskan ke tim pelaksana tingkat desa. Kalau ada pendapat masyarakat uangnya mengalir kemana atau seperti apa itu tidak benar,” tutupnya.

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *