Soal PHK Massal di Sukabumi, DPC GARTEKS Desak Perusahaan Intens Kominikasi Dengan Serikat Buruh

DPC FSB GARTEKS-KSBSI
DPC FSB GARTEKS-KSBSI saat audensi dengan petugas Disnakertrans Kabupaten Sukabumi terkait persoalan buruh

SUKABUMI – Persoalan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan dilakukan puluhan perusahaan terhadap ribuan buruh pabrik garmen di Kabupaten Sukabumi, akibat dampak dari krisis global telah menyita perhatian semua kalangan.

Seperti halnya, Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit Sepatu dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS-KSBSI) Kabupaten Sukabumi, telah menilai mengenai informasi adanya gelombang PHK secara besar-besaran yang menimpa sektor padat karya, khususnya pada sektor garment, memang bisa saja terjadi akibat dampak internasional perang.

Bacaan Lainnya

“Iya, sehingga menghambat jalur distribusi berupa Global Suply Chain atau terhambatnya jalur suplai bahan baku, khususunya untuk sektor padat karya,” kata Ketua DPC FSB Garteks KSBSI Kabupaten Sukabumi Abdul Aziz Pristiadi kepada Radar Sukabumi pada Senin (11/07).

Persoalan ini, sambung Aziz, merupakan salah satu yang dapat menjadi dasar perusahaan yang bergerak dalam bidang padat karya hingga berencana dan tengah melakukan pengurangan pekerjanya atau PHK. Akan tetapi, pihaknya menilai mengenai kedepannya bilamana PHK terjadi secara massal itu dilakukan oleh pihak perusahaan.

Maka yang paling penting agar bagaimana pihak perusahaan dapat membangun hubungan industrial dan membangun komunikasi yang baik dengan serikat pekerja atau serikat buruh. “Karena ada mekanisme kaitan dengan penyelesaian soal persilisihan. Selain itu, PHK itu terjadi dikhawatirkan akan muncul banyak perselisihan, khusus mengenai PHK yang terjadi di perusahaan tersebut,” tandasnya.

Sebab itu, ia menyarankan harus ada langkah antisipatif dan komunikasi secara hubungan industrial yang baik antara perusahaan dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan itu. Ini harus dilakukan sehingga dapat meminimalisir perselisihan-perselisihan yang akan semakin panjang dan semakin luas ke depannya.

“Untuk itu harapannya, dari kami agar perusahaan baik juga pemerintah agar bisa dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat berpotensi terhadap pengurangan-pengurangan atau perselisihan dari dampak PHK tersebut dengan cara membangun hubungan industrial di masing-masing perusahaan itu sendiri,” bebernya.

Pihaknya menambahkan, komunikasi baik antara pihak perusahaan dengan serikat buruh ini, sangat penting dilakukan untuk meminimalisir kecenderungan akan permasalahan yang timbul dari tindakan PHK secara massal.

Namun, yang paling penting ketika PHK itu terjadi pihak perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap hak-hak buruh secara normatif. “Iya, dalam artian pihak perusahaan harus menyiapkan hal antisipasi yang bersifat pemenuhan hak para buruh di perusahaan itu,” pungkasnya. (Den)

DPC FSB GARTEKS-KSBSI
DPC FSB GARTEKS-KSBSI saat audensi dengan petugas Disnakertrans Kabupaten Sukabumi terkait persoalan buruh

Pos terkait