“Sekarang di beberapa daerah masih ada komandan Kodim, Kapolres, Jaksa yang merangkap daerah lainnya. Sehingga itu kami tunda dulu, kita tunggu bagaimana proses yang berhasil dari program infrastruktur, ekonomi, dan sosial,” lanjut Tjahjo.
Lebih jauh Tjahjo membeberkan jika melakukan pemekaran wilayah setidaknya membutuhkan anggaran minimal Rp 200 miliar. Di sisi lain pemerintah tengah jor-joran melakukan berbagai macam pembangunan, sehingga anggaran nasional akan difokuskan kepada pemerataan ekonomi di seluruh tanah air.
“Pemerintah sedang fokus untuk mempercepat pembanguban infrastruktur, jadi masih belum fokus untuk pemekaran,” tukasnya.
(sat/JPC)
