SUKABUMI – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Sukabumi, mengklaim biaya anggaran untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, minim.
Hal demikian, disampaikan langsung Ketua II PPIH Kabupaten Sukabumi, KH. Ujang Hamdun kepada Radar Sukabumi. Bahwa menurutnya, terkait dengan layanan jamaah haji.
Khususnya soal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji tersebut, menjadi tugas pemerintah. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan layanan terbaik kepada calon jemaah haji dari sisi keberangkatan dan kepulangan.
“Iya, untuk saat ini terutama pemerintah diminta dukungan terhadap pembiayaan pemberangkatan dan pemulangan. Nah, hari ini sangat minim soal anggaran pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji itu. Karena acuannya kepada tahun sebelumnya,” kata KH. Ujang Hamdun kepada Radar Sukabumi pada Jumat (09/06).
Masih kata KH. Ujang Hamdun, pada tahun sebelumnya calon jamaah haji yang berangkat ke tanah suci dari Kabupaten Sukabumi ini, terdapat 2 kelompok terbang (Kloter). Namun, untuk tahun ini para jamaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci ini terdapat 5 kelompok terbang (Kloter).
“Nah, untuk biaya pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji itu, saat ini kita masih menggunakan anggaran yang 2 Kloter itu. Padahal, kan tahun ini ada 5 Kloter dengan jumlah jamaah sekitar 1.605 jamaah. Otomatis, ini biayanya tidak akan mencukupi alias minim,” tandasnya.
Untuk itu, ia memohon kepada pemerintah dapat menyediakan dana khusus untuk pemulangan jamaah haji. Ini harus dilakukan agar jangan sampai tugas dan fungsi pemerintah terhadap layanan jamaah tidak dilaksanakan dengan baik.
“Iya, kasihan karena mereka ini tamu-tamu Allah dan bertahun-tahun mereka itu menyimpan uang di bank. Dan sudah sepantasnya para tamu Allah itu dimuliakan,” timpalnya.
“Kalau dari sisi anggaran, saya takut salah. Hanya saja, yang jelas minim karena perencanaannya itu anggaran ini untuk 2 kloter. Jadi pengganggaran 2 kloter untuk 5 kloter. Sehingga 3 kloter pembiayaan ini yang menjadi minimnya. Apabila, pemerintah daerah non budget. Maka, sudah seharusnya menganggarkan ini, kan itu situasinya darurat,” pungkasnya. (den/d)
