Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono menyebutkan, Bupati Sukabumi sebenarnya telah merespon apa yang menjadi harapan petani.
“Pak Bupati sudah menyurati BPN. Kalau soal mafia tanah silahkan diusut tuntas,” kata Adjo.
Di tempat terpisah, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami juga membenarkan dirinya telah menyurati BPN.
Menurutnya, dalam surat itu, dirinya meminta BPN agar melakukan sertifikasi melalui program tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk lahan penyisihan HGUP Perkebunan karet dan teh Tybar seluas kurang lebih 231 hektare sisa sertifikasi prona 2013 seluas kurang lebih 61 hektare dari luas 292 hektare.
“Saya sangat mendukung dan apresiasi kepada para petani. Makanya saya heran ada demo lagi, padahal saya sudah surati BPN-nya,” tandasnya.
(ryl)
