Wakil Bupati Sukabumi Jadi Narasumber Best Practice Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat

Wakil Bupati Sukabumi
Wakil Bupati Sukabumi H.Iyos Somantri menjadi Narasumber Best practice tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

SUKABUMI – Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri menjadi Narasumber Best practice tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Hal itu dilakukan secara Virtual dari Pendopo Sukabumi, Selasa, (31/10/23)

Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri memaparkan strategi penerapan 9 tatanan kab/Kota sehat.

Bacaan Lainnya

Menurutnya hal itu sudah diterapkan semua di Kabupaten Sukabumi yakni tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan pendidikan, tatanan pasar, tatanan pariwisata, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial serta tatapan pencegahan dan penanganan bencana.

“Untuk mendukung Percepatan ODF dibentuk Satgas ODF untuk mengentaskan masalah buang Air Besar sembarangan dengan memberikan edukasi ke masyarakat untuk bisa buang air besar di MCK, selain itu penguatan kerjasama Penthahelix dan akhirnya masalah ODF di Kabupaten Sukabumi bisa teratasi dengan baik, termasuk dengan adanya Gesit Sabumi (Gerakan Sanitasi Total Sa-Sukabumi ) sebuah inovasi yang dipelopori Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Kabupaten Sukabumi,” ungkap Wakil Bupati Sukabumi.

Gesit sabumi, lanjut Wakil Bupati Sukabumi, merupakan sebuah gerakan dalam upaya percepatan program Open Defecation Free (ODF/ bebas buang air besar sembarangan).

“Kita semua berharap derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat dan penghargaan Wistara ke tiga bisa diraih oleh Kabupaten Sukabumi, selain itu agendanya Health Summit akan terselenggara di Kab Sukabumi pada tahun 224,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud mengatakan bahwa Program Kabupaten/Kota Sehat diselenggarakan setiap dua tahun sekali di tahun ganjil dan diberikan kepada Kabuapten/Kota yang mengusulkan tatanan-tatanan untuk dinilai oleh Tim Penilai Pusat.

” Program ini diselenggarakan oleh Kemenkes dan Kemendagri. Pada tahun 2023 ini ada 9 tatanan di dalam Penyelenggaraan program ini,” jelasnya. ***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *