DP3A Kabupaten Sukabumi Terus Genjot KLA

DP3A Kabupaten Sukabumi
Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman bersama jajaran dari DP3A Kabupaten Sukabumi saat menggelar rapat koordinasi terkait dukungan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

SUKABUMI – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi terus menggencarkan upaya strategis dan sinkronisasi kegiatan di setiap lembaga untuk mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Sekretaris DP3A Kabupaten Sukabumi Titin Malikatun Andadari mengatakan, belum lama ini telah digelar rapat koordinasi yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman.

Bacaan Lainnya

“Dalam rapat tersebut kami membahas berbagai upaya strategis dan sinkronisasi kegiatan di masing-masing lembaga untuk mendukung KLA,” kata Titin kepada Radar Sukabumi, belum lama ini.

Menurut Titin, penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi mengenai indikator dan dukungan dari stekholder terkait upaya mewujudkan KLA sehingga berbagai kekurangan dapat diperbaiki.

“Karena untuk meraih KLA ini tentunya butuh dorongan dan suport xari semua elemen. Mudah-mudhaan dengan berbagai upaya yang dilakukan bisa membuahkan hasil yang signifikan,” paparnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan media penyampaian ide dan gagasan untuk menjawab berbagai permasalahan anak di Kabupaten Sukabumi. “Dengan adanya rapat koordinasi ini, saya optimis aksi berikutnya jauh lebih akomodatif, sesuai tuntutan yang berkembang,” ujarnya.

Aksi yang akan dilakukan, lanjut Sekda, harus sinkron dengan kegiatan yang mendukung Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi kriteria KLA. “Karena itu, gugus tugas harus bisa mengaplikasikan program kerjanya sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada perangkat daerah,” bebernya.

DP3A Kabupaten Sukabumi
Peserta rapat mencermati jalannya rapat terkait Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bersama jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi.

Ade menambahkan, gugus tugas juga diminta melakukan identifikasi berbagai potensi terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Hal itu, diperkuat dengan komitmen bersama yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. “Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota layak anak adalah pengintegrasian komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,” tambahnya.

Ke depan, Ade berharap, pemenuhan hak-hak anak untuk tetap tumbuh dan berkembang dapat terjamin. “Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan resiko terhadap anakh dalam segala bentuk. Mulai dari eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan terhadap anak,” pungkasnya. (bam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *