Saat ia bersama jajaran dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi melakukan audensi dengan sejumlah perwakilan ormas tersebut, ia mengklain telah menemukan titik temu, kaitan dengan perkara PKBM. “Iya, tadi sudah di jawab sama Kasi Pidsus, bahwa kita memang akan segera mungkin akan melakukan percepatan dan mengajukan permohonan ke inspektorat dalam rangka menghitung kerugian negara,” jelasnya.
“Kami juga didukung oleh rekan-rekan, ya kita tunggu proses ini berjalan. Kejari melakukan pemeriksaan secara profesional, kita tunggu hasilnya, kita juga akan lakukan rilis nantinya,” tukasnya.
Untuk kasus PKBM di Disdik Kabupaten Sukabumi ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi melalui Pidsus kini tengah melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi dan permohonan audit dalam waktu dekat. “Hari ini bidang pidsus lagi memanggil saksi-saksinya. Itu ada 93 PKBM. Nah, untuk Sekda Kabupaten Sukabumi belum kita panggil. Namun, nanti akan jadi perhatian khusus. Jadi, kita lihat saja nanti, apakah itu ada kaitannya dengan PKBM,” timpalnya.
“Untuk saksi-saksi yang kita panggil, cukup banyak yah. Karena, jumlahnya ada sekitar 93 PKBM,” ujarnya.
Kasus dugaan PKBM fiktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, telah ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, pasca Kejaksaan mendapatkan pelaporan dari pemerhati publik terkait dengan pengajuan fiktif anggaran PKBM. “Jadi, ada penggelembungan nama-nama siswa ataupun data-data, sehingga anggaran yang bersumber dari APBN yang diterima, tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” pungkasnya. (Den)
