“Dari hasil eksploitasi walaupun baru berjalan 4 bulan belum ada setahun PAD yang dihasilkan hampir mencapai Rp700 juta. Itu kontributor asli nelayan murni terhadap pemasukan daerah, belum siklus perputaran keuangan yang ada wilayah masyarakat nelayan,” jelasnya.
Ia mengaku prihatin ketika Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak cerdik terhadap potensi ini, harusnya menjadi potensi unggulan bisa bersaing dengan potensi lainnya.
HNSI berharap kepada pemerintah daerah untuk menciptakan undang-undang khusus terakit pengelolaan dan pemanfaatan benih-benih lobster ini, agar bagaimana Kabupaten Sukabumi ini bisa menjadi skala prioritas.
“Walupun sifatnya hanya untuk tes pelaksanaan satu atau dua tahun tapi tudingan mereka terkait kelestarian kami ingin minta bukti dulu. Kami juga menjaga kelestarian, kami juga menjaga anak cucu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menambahkan, audiensi bersama HNSI membahas aspirasi mengenai benih benur. “Sudah kami terima semua aspirasinya kebetulan peraturan menteri, yang lalu sedang digodog menjadi peraturan menteri yang akan datang dan aspirasinya tadi sudah kami buatkan berita acara,” kata Yudha.
Selain itu sambung Yudha pihaknya meminta kepada HNSI untuk memberikan surat secara resmi apa saja keluhan keluhannya, apa saja aspirasi HNSI Kabupaten Sukabumi. “Nantinya kita akan terima surat itu dan kita akan bawa ke DPR-RI untuk dijadikan sebuah masukan dalam pembentukan peraturan menteri yang akan datang itu,” terang dia.
