Contohnya saja di saat ada 1 orang yang bisa menguasai sampai 3 juta hektar lahan, tapi petani di indonesia malah tak punya tanah sama sekali. ” Begitupun dengan regenerasi petani, saat ini umur rata-rata petani Indonesia di atas 40 tahun. Sementara itu, golongan muda sudah kurang tertarik pada pertanian dan memilih pekerjaan lain,” jelasnya.
Sementara jika dilihat secara nasional ada beberapa fakta yang memang perlu direnungkan. Pertama lebih dari 70 persen desa-desa adalah lumbung pangan, tapi pemerintah tetap tak berhenti melakukan impor pangan.
Kedua, yang menyedihkan desa-desa yang menjadi lumbung pangan itu sebagiannya berstatus desa tertingga dan Ketiga, kemiskinan yang sudah mencapai 27 juta orang, mayoritas ada di desa.
” Dengan melihat berbagai fakta itu, maka setidaknya bisa disimpulkan akar masalah pertanian, diantaranya kebijakan pertanian yang berorientasi pada produksi tapi mengabaikan aspek sosial-budaya petani dan masyarakat desa.
Komodifikasi pangan, disorientasi kebijakan, lemahnya politik pangan, dan lemahnya kepemimpinan dan problem pandangan hidup generasi muda yang berharap terserap bekerja pasca lulus ketimbang menciptakan peluang kerja terutama di pertanian,” bebernya.
Oleh karena itu, dalam rangka mendorong masa depan pertanian, khususnya di Jawa Barat, maka pemerintah Pusat dan Jawa Barat, khususnya Pemerintah Sukabumi, musti berani menegaskan orientasi kebijakannnya yang berpihak kepada petani, pertanian, dan desa.
Pada konteks ini, pertanian dan desa harus menjadi isu strategis yang menjadi motor penggerak pembangunan. ” Tidak ada boleh lagi ada 1 orang yang memonopoli tanah berhektar-hektar di saat petani tak punya tanah sama sekali. Serta aksi pembangunan, khususnya di Sukabumi, harus mampu menggerakkan petani dan pemuda desa secara total dan transformatif,” ujarnya. (Ren)
.
