SUKABUMI – Dalam meningkatkan kualitas mutu pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi, menggelar rapat koordinasi pra pelaksanaan pembangunan atau Pre Construction Meeting (PCM) Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) bersama penyedia jasa konstruksi, Kepala UPTD wilayah dan pengawas lapangan di aula Bidang SDA, DPU Kabupaten Sukabumi, Jalan Pelabuhan II, Kilometer 04, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, belum lama ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya mengatakan, rakoor pra pelaksana kegiatan ini, merupakan season kedua DPU Kabupaten Sukabumi, melakukan PCM di bidang SDA secara khusus yang bersumber dari dana bantuan provinsi dengan keuangan kompetitif.
“Itu tentu merupakan pekerjaan kita yang harus kita pastikan penyelesaian konstruksi daerah irigasi di 3 wilayah UPTD PU Kabupaten Sukabumi,” kata Dede kepada Radar Sukabumi pada Jumat (07/07).
Menurutnya, jumlah penyedia sesuai dengan paket pekerjaan dengan bidang Bina Marga, yaitu 9 paket dengan jumlah paketnya dari Rp7,85 Milyar dikontrak kurang lebih sekitar 7,5 Milyar. “Itu terdiri dari 5 paket di wilayah UPTD Cibadak, 3 paket di Jampangtengah dan 1 paket di wilayah UPTD Jampangkulon,” bebernya.
Menurutnya, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas PU Kabupaten Sukabumi, telah mengajukan banyak permohonan untuk pembangunan irigasi. Namun, berdasarkan data yang ada dan sesuai petunjuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diajukan pada 1 tahun sebelumnya, Kabupaten Sukabumi hanya disetujui 9 daerah irigasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Artinya dari total 156 irigasi yang tersebar di 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, baru ada 9 daerah irigasi yang disetujui oleh provinsi. Nah, untuk tahun anggaran 2025 kita juga mengajukan lebih banyak lagi daerah irigasi. Mudah-mudahan dapat ditangani Provinsi Jabar,” timpalnya.
Menurutnya, manfaat bantuan kompetitif tersebut untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Untuk itu, melalui PCM Dinas PU Kabupaten Sukabumi kembali melakukan sosialisasi teknis pengawasan agar kelak pembangunan bisa selesai tepat mutu, tepat jumlah dan tepat waktu. “Bukan hanya itu, hal ini juga agar pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi perencanaan,” tukasnya.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di bidang SDA pada tahun sebelumnya, Alhamdulillah tidak ada temuan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP). Itu artinya kami tidak ada tuntutan ganti rugi (TGR),” imbuhnya.
Untuk menghindari kendala dalam kegiatan tahapan pembangunan daerah irigasi, pihaknya mengingatkan kepada pihak terkait agar dapat mencermati jadwal rencana kerja yang telah disampaikan ke penyedia. Untuk itu, nantinya selama progres pembangunan, akan diawasi secara intensif.
“Nah, apakah kelak terdapat penyimpangan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Contoh misalkan, waktunya progres pembangunan 4 bulan, tapi diharapkan dapat selesai 3 bulan atau jangan sampai ada meral waktu,” timpalnya.
Bukan hanya itu, jika nanti sudah masuk pada tahapan teknis dan progres yang telah dilaksanakan setelah tanda tangan kontrak, maka PCM akan kembali melakukan sosialisasi. Hal ini, sangat penting dilakukan karena pembangunan irigasi ini, berbeda dengan Bina Marga.
“Kalau bidang irigasi perlu di sosialisasi secara detail bersama stakeholder dan pemanfaat air. Nah itu harus dilakukan agar kelak tidak menjadi kendala dalam kegiatan pembangunan,” pungkasnya. (Den)
