DPRD dan Pemda Kabupaten Sukabumi Rapar Paripurna, Ini Dua Poin Yang Dibahas

Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi juni 2024
Suasana rapat paripurna di gedung DPRD jalan jalan komplek perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Rabu, (19/6).

PALABUHANRATU – DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi kembali melaksanakan rapat paripurna di aula rapat jalan komplek perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Rabu, (19/6).

Adapun pembahasan rapat paripurna kali ini yakni pengambilan keputusan terhadap perda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, yang dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir bupati atas raperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak serya penyampaian nota pengantar bupati terhadap raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan dengan disahkannyatentang raperda kelayakan anak menjadi perda, hal itu merupakan pencapaian sangat baik, dimana memang diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak di Kabupaten Sukabumi.

“Saya rasa ini sudah sangat baik, mekanisme sudah dilalui dan juga hari ini adalah penetapan dari pada raperda ini agar nantinya bisa ditetapkan menjadi Perda,” ungkap Yudha.

Selanjutnya, kata Yudha setelah nantinta ditetapkan menjadi perda definitf, jajaran DPRD akan mensosialisasikannya kepada masyarakat luas, dilakukan secara bersama sama dengan pemerintah daerah melalui intansi intansi terkait.

“Ya itu tadi, tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak yang ada di Kabupaten Sukabumi dan salah satunya untuk menciptakan, mempersiapkan anak-anak kita supaya menjadi tunas-tunas bangsa, tunas tunas Sukabumi, menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian hari,” jelasnya.

“Jadi saya rasa Perda ini sangat berdaya guna bagaimana nantinya akan melindungi hak-hak daripada anak-anak karena kenapa Perda ini diperlukan, kita sangat antusias untuk bikin Perda ini memang masih banyak di daerah-daerah tertentu di kabupaten Sukabumi anak-anak yang dirasa dalam mendapatkan haknya kurang layak, itu perlu kita lindungi, sesuai dengan dengan kekuatan hukum atau payung hukum yaitu Perda kelayakan anak,” imbuhnya.

Adapun rapat paripurna terkait anggaran tahun 2023, kata Yudha lagi, saat ini masih dalam mendengarkan nota pengantar penyampaian bupati tentang pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang disampaikan langsung kepada para anggota DPRD.

“Anggota anggota dewan juga, kita sudah mendapatkan penjelasan dan juga penyampaian tersebut nantinya akan dilanjutkan kepada kita, agenda agenda kerja DPRD selanjutnya,” terangnya.

Sementara itu, bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, dua point dalam rapat paripurna yang dilaksanakan secara bersama sama tersebut, sebagai upaya mencari komposisi komposisi kekurangan, baik dalam perda kabupaten layak anak maupun tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan.

“Raperda tentang perlindungan anak, laporan hasil pemeriksaan keuangan ke DPRD, jadi dua poin ini sangat penting,” ucapnya.

“Untuk raperda anak tinggal mencari posisi yang perlu diberikan masukan lagi, kalau yang keuangan penyampaian hasil temuan BPK, pengawasan Gubernur, tinggal evaluasi apa nanti yang menjadi konsekwensi tanggung jawab untuk program kedepan itu saja intinya,” tutup Marwan. (Ndi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *