“Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta ini. Anggaran APBD Kabupaten Sukabumi sangat terbatas, dari dinas PU saja kurang lebih di penganggaran tahun 2025 ini hanya 200 miliar dan itu terbagi, dipotong lagi untuk biaya keperluan dinas, gaji pegawai dan untuk penanganan infrastruktur ini kisaran di angka 100 miliar lebih, ini sangat tidak mungkin,” jelasnya.
Untuk itu Taopik memohon kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Hari Murti Yudhoyono untuk memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur di Kabupaten Sukabumi.
“Kami berharap kepada bapak presiden melalui kebijakannya supaya bisa mengintervensi anggaran untuk bantuan pembangunan kabupaten Sukabumi kaitan penanganan infrastruktur jalan,” terangnya.
Dengan penuh harapan, Taopik Guntur menyampaikan aspirasinya tersebut agar pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mendukung perbaikan infrastruktur teruma jalan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi.
“Ini adalah harapan kami, dan semoga suara masyarakat dapat didengar, harapan ini saya sampaikan kepada pak presiden, mudah mudahan bisa memberikan kebijakan melalui keputusan yang tepat untuk membantu kondisi keadaan jalan Kabupaten Sukabumi. tutupnya. (Ndi)
