DPESDM Jabar Minta Penambang Ilegal Berhenti

Petugas gabungan dari berbagai unsur saat melakukan penutupan paksa lokasi penambang liar yang ada diwilayah Kabupaten Sukabumi.

SUKABUMI — Kepala Dinas Perindutrian Energi dan Sumberdaya Mineral (DPESDM) Provinsi Jawa Barat, Bambang Turtoyuliono menegaskan bahwa proses pengajuan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga dari Kabupaten Sukabumi tidaklah mudah.

Ada beberapa proses yang harus ditempuh. Soalnya, setiap pengajuan prosesnya panjang mulai akan dikaji dan diverifikasi oleh tim Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bacaan Lainnya

“Soal itu, keputusan ada di Kementerian, bahkan kementerian pun memiliki tim yang akan memverifikasi faktual untuk WPR ini. Hingga saat ini masih diproses dengan berbagai kajian,” ungkap Bambang.

Hingga saat ini WPR belum ada keluar dari kementerian.

Maka itu, ia meminta kepada para penambang ilegal untuk memberhentikannya.

Karena melihat dari aspek legalitas dan kondisi alam saat ini dengan curah hujan yang tinggi rawan longsor dan kerusakan alam.

“Kami selaku pemerintah, hanya pada pembinaan dan pengawasan saja. Namun untuk penindakan sendiri kewenangannya ada di kepolisian,” jelasnya.

Menurut Bambang, proses kajian yang dilakukannya sendiri, dengan melibatkan yakni pemerintah, akademisi dan publik.

Hal ini harus matang dan tidak bisa gebagah. “Ini kaitan alam dan keterlangsungan alam, sehingga harus matang. Apalagi dengan banyaknya kejadian longsor akibat penambangan,” katanya.(bam/d)

Pos terkait