Pemulihan fungsi lembaga desa IPDS meminta agar fungsi dan wewenang lembaga desa seperti BPD dan LPM dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut mereka, pelemahan peran lembaga ini menghambat roda pemerintahan desa yang seharusnya berjalan demokratis dan partisipatif.
Sementara, tuntutan terakhir mereka meminta kejelasan program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya kejelasan mengenai penghentian program BPJS Ketenagakerjaan bagi Linmas, RT, RW, dan lembaga desa lainnya. Warga meminta penjelasan terbuka dari pemerintah desa mengenai alasan penghentian serta solusi alternatif yang akan diberikan.
Aksi audiensi ini berlangsung damai dan menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog antara warga dan pemerintah desa. Masyarakat berharap adanya perubahan konkret dari pihak desa dalam menanggapi aspirasi yang telah disampaikan.
“Desa yang baik adalah desa yang dikelola secara transparan, adil, dan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pembangunan,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Sukamulya, Dudun Ibrahim mengatakan, bahwa pihaknya dari pemerintah Desa Sukamulya, mengaku telah menyambut baik aspirasi yang telah disampaikan oleh warganya ini, khususnya dari para pemuda.
“Aspirasi dari RW 01 sangat membangun. Mereka mengamanatkan agar seluruh anggaran dari kontribusi perusahaan masuk ke pemerintah desa,” katanya.
“Iya, ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap pemerintah Desa Sukamulya. Kalau tidak sayang, mereka tidak akan membuat kebijakan seperti ini,” pungkasnya. (den/d)
