Corona Bikin Realisasi Pajak di Sukabumi Tikusruk

  • Whatsapp
Puluhan kepala desa dari Kecamatan Kebonpedes, Nyalindung dan Kecamatan Gegerbitung, saat mengikuti sosialisasi pajak dari P3D Kabupaten Wilayah I Cibadak pada UPTD Bapenda Provinsi Jawa Barat, Jumat (04/12). FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

SUKABUMI – Pandemi virus corona atau Covid-19 di Kabupaten Sukabumi, tak hanya menjadi ancaman serius bagi manusia, tapi juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi warga. Hal ini, telah berdampak serius terhadap penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Sukabumi yang mengalami penurunan. Ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat imbas pandemi Covid-19.

Kepala Pusat Pengolahan Pendapatan Daerah (P3D) Kabupaten Wilayah I Cibadak pada UPTD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Yadi Cahyadi mengatakan, imbas dari pandemi pihaknya mencatat realisasi penerimaan pajak daerah, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurun signifikan.

Bacaan Lainnya

“Kalau targetnya, khusus untuk di P3D Kabupaten Wilayah I Cibadak saja, yang membawahi 30 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, terget PKB sepanjang 2020 sekitar Rp175 Miliyar. Nah, pada pertengahan November 2020 emarin, kita baru terkumpul Rp104 Milyar atau baru 50,9 persen,” jelas Yadi kepada Radar Sukabumi, Jumat (04/12).

Menurutnya, apabila dilihat dari pencapaian pengumpulan PKB ini, dirinya mengaku pesimis bisa memenuhi target PKB pada tahun 2020 ini. Lantaran cukup berat untuk mencapai target tersebut. Terlebih lagi, dampak pada pandemi Covid-19 ini, sangat berdampak besar terhadap ekonomi warga. Sehingga tak ayal jika kini daya jual beli ekonomi juga sangat menurun.

“Jadi kita maklumi karena masyarakat juga dihadapkan dengan kondisi kesulitan ekonomi. Sehingga berdampak terhadap kemampuan dalam bayar pajaknya,” paparnya.

Meski demikian, pihaknya juga terus dan tak henti-henti memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa pada dasarnya semua pembangunan daerah yang dilaksanakan baik di wilayah Provinsi Jawa Barat maupun di Kabupaten Sukabumi, sumber anggarannya sebagian besar dari pajak. Apalagi saat ini anggaran itu diperlukan untuk menangani wabah Covid-19.

“Pajak itu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Ini memang merupakan pajak Provinsi Jawa Barat, tetapi nanti kontribusinya akan berdampak pada daerah di kabupaten dan kota yang disebut dengan dana bagi hasil (DBH). Nah, DBH ini khususnya untuk di Kabupaten Sukabumi mempunyai dua P3D. Yakni P3D Plabuhanratu yang membawahi 17 kecamatan dan P3D Cibadak membawahi 30 kecamatan,” bebernya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, lima jenis pajak Provinsi Jawa Barat. Seperti PKB, BPNKB, pajak air, pajak bahan bakar, pajak rokok, telah berkontribusi untuk PAD di Kabuapten Sukabumi sekitar Rp280 Milyar pertahunnya atau nilainya hampir setengahnya dari PAD Kabupaten Sukabumi itu dari kontribusi DBH Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Untuk itu, kita harus pelihara namanya pendapatan ini karena ditunggu dan dibutuhkan untuk biaya pembangunan di daerah baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Kabupaten Sukabumi,” timpalnya.

Untuk itu, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan seluruh stakehoalder, diantaranya melibatkan seluruh camat beserta kepala desanya yang ada di wilayah untuk berperan aktif membantu dan mensosialisasikan kembali kepada warganya agar dapat taat membayar pajak. khususnya pada PKB. “Mayoritas di wilayah Kabupaten Sukabumi itu, paling banyak melakukan pelanggaran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Nah, untuk di wilayah Cibadak ada sekitar 42 persen KTMDU terhitung dari awal Januari sampai dengan pertengahan November 2020,” imbuhnya.

Sebab itu, pihanya berharap dengan digencarkannya kegiatan diservikasi pemeliharaan dari pengolahan pendapatan daerah Provionsi Jawa barat, terutama berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan KTMDU, para camat dan kepala desa dapat lebih lebih arif dalam meyapa dan memberikan edukasi secara menyentuh kepada seluruh warganya. Sehingga, dapat menekan KTMDU dan terget PKB dapat tercapai sebagaimana mestinya.

“Untuk kegiatan hari ini, kita melakukan sosialiasi dan edukasi kepada puluhan kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Kebonpedes, Nyalindung dan Kecamatan Gegerbitung. Ini dilakukan karena kita memaklumi pajak di masyarakat itu berada di daerah, sampai ke desa-desa,” paparnya.

“Intinya ini merupakan kerjasama kami dengan para camat beserta kepala desanya, agar terget pembayaran pajak dapat di wilayah Kabupaten Sukabumi, dapat kita capai karena anggrannya ditunggu dan dibutuhkan untuk biaya pembangunan di daerah baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (Den/rs)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *