Menurut Dede, program Sohib ini merupakan salah satu wujud nyata BPKAD sebagai pejabat pengelola keuangan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan akses untuk stakehoalder pengusul maupun stakehoalder terkait dengan tujuan pengelolaannya semakin akuntable dan tepat sasaran.
“Ada dua alasan kenapa adanya sistem ini, pertama dalam pengelolaannya masih dilakukan secara manual dan tertutup. Kedua adalah berpedoman terkait rencana aksi daerah dalam upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi sesuai dengan rekomendasi Korsupgah RI, bahwa pengelolaan hibah dan bantuan sosial merupakan daerah yang rawan korupsi sehingga perlu perhatian serius. Untuk itu, kami gencarkan program Sohib ini,” tandasnya.
Dalam pelaksanaanya, ujar Dede, keberhasilan Sohib harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal, sistem informasi yang terus menerus diupgrade dan jaringan internet yang kuat. Berkenaaan dengan hal tersebut, serangkaian kegiatan saat ini tengah dilaksanakan BPKAD yang diawali dengan pembentukan tim, adanya dukungan dan komitmen stakehoalder internal maupun ekternal, penyusunan payung hukum, pembuatan aplikasi dan sosialisasi pelatihan bagi SKPD terkait.
“Dengan Sohib ini, kami berharap akuntabilitas dan transparan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial semakin meningkat dan terintergrasi dengan sistem perencanaan secara utuh. Sehingga pada tahun mendatang, pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat kembali mempertahankan opini WTP untuk kelima kalinya,” pungkasnya.
(cr13/d)
