JAWA BARAT

Viral, Tagar #1tahunGubRKmlehoy

JAKARTA – Satu tahun pemerintahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul dinilai tidak bergerak progresif.

Di media sosial bahkan ramai tagar #1tahunGubRKmlehoy menyindir kinerja Kang Emil, sapaan akrabnya, yang memiliki banyak catatan kritis.

Salah satu yang jadi sorotan adalah Emil belum bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah.

Program-program pendongkrak ekonomi yang digagasnya belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Banyak program yang ditunjukkan seperti kredit mesra, one pesantren one product (OPOP) atau one village one product tidak berdaya apa-apa.

Satu Tahun Jabar Juara : Menanam Gagasan, Membangun Pondasi

“Daya ungkitnya belum ada,” ujar Pengamat Ekonomi Acuviarta Kartubi dilansir Bisnis.com, Kamis (5/9/2019).

Sektor yang paling menyasar rakyat inilah yang membuat publik menyimpan kekecewaan kepada satu tahun berjalannya pemerintahan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil.

Ia dianggap hanya menjalankan kebijakan populis saja namun tidak menyasar jantung persoalannya.

“Memang 2018 melanjutkan APBD Pak Aher, tapi kan 2019 sudah penuh, tapi kurun waktu satu tahun belum banyak kemajuan,” ungkapnya.

Sementara di bidang politik dan hubungannya dengan pejabat Bupati serta Walikota dinilai juga memiliki banyak catatan kritis.

Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Muradi mengungkapkan Emil seperti tidak memiliki cara khusus menangani hubungannya dengan anggota DPRD serta pejabat di Kabupaten/Kota.

“Saya tak tahu masalahnya di Kang Emil atau orang sekelilingnya. Saya kira beliau butuh LO politik yang bisa menenteramkan hubungan Kang Emil dengan DPRD, parpol, kepala daerah,” kata dia.

Menanggapi kritikan pedas atas satu tahun kinerjanya itu, Emil menilai tidak fair menjadi tolak ukur keberhasilan dilihat dalam setahun.

“Nggak fair. Ini program kan masih berjalan dan perlu dikoordinasikan ke kabupaten/kota. Tahun ketigalah baru panen keberhasilan,” ujarnya kepada detikcom, Rabu malam (4/9/2019).

Tapi, apalah daya, publik tentu tidak membutuhkan pembelaan apapun selain dari hasil kinerja yang dirasakan capaiannya di masyarakat.

(sta/pojoksatu)

Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button