Pemprov Jabar-LKPP Teken MoU E-Katalog Daerah

Jawa Barat akan bisa menjadi contoh dalam penerapan e-Katalog. Karena, kata Asep, sebelumnya sistem aplikasi e-Samsat, SKP Online, dan perizinan asal Jawa Barat telah berhasil direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.

“Jawa Barat sudah memberikan kontribusi yang banyak untuk Indonesia. Untuk pengadaan barang dan jasa, kami mengharapkan sekali walaupun tadi ada beberapa daerah lebih dahulu menerapkan e-Katalog lokal, tetapi saya yakin Provinsi Jawa Barat akan mampu mengakselerasi lebih cepat dan memperbanyak produk yang diberikan untuk contoh katalog lokal ini dan ini juga bisa direplikasi ke daerah lain,” kata Asep.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, Asep menuturkan ada delapan area yang menjadi fokus KPK dalam bidang pencegahan. Salah satunya yaitu pengadaan barang dan jasa, di samping pengelolaan APBD, perizinan, pendapatan, pengelolaan aset, pengelolaan dana desa, serta sektor strategis lainnya.

“Komposisi belanja modal barang dan jasa ini 24 persen dari total APBD. Di satu sisi ini sumber daya luar biasa untuk memajukan kesejahteraan rakyat, tapi di sisi lain kita harus hati-hati,” ujar Asep.

Asep mencontohkan kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) di salah satu provinsi yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Hal itu terjadi, karena salah satunya masih dimungkinkannya praktek-praktek ijon.

Sebenarnya penyimpangan tersebut bisa diminimalkan apabila ada kesepakatan dari semua pemangku kepentingan secara konsisten agar bisa memerangi praktek tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *