BANDUNG – Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi mempermudah sekaligus mempercepat proses penerbitan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk para pelaku usaha di Jawa Barat.
Kepala BSN Kukuh S.Ahmad mengatakan upaya itu diiringi dengan pembinaan para pelaku usaha yang mendapatkan SNI untuk menjadi contoh bagi pelaku usaha yang lain.
Pihaknya membuka kantor layanan teknis sebagai penghubung pelaku usaha yang ingin mengajukan penerbitan SNI. Untuk mempermudah pelaku usaha, pihaknya bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mempercepat layanan penerbitan SNI lewat daring atau online single submission (OSS).
Sampai akhir Oktober, sejak program itu diluncurkan sudah ada 7000 pendaftar disitu sudah mempunyai hak memiliki tanda SNI bina UMKM. Semua proses tidak dikenakan biaya. Dari data yang diterima, mayoritas pelaku usaha dari sektor pangan.
“Harapannya di provinsi Jawa Barat selama lima tahun ada 181 UMKM yang menjadi role model bagi yang lain,” kata dia dalam acara Bulan Mutu Nasional (BMN) 2021 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (3/11).
Pelaku usaha yang sudah memiliki SNI secara tidak langsung adalah komitmen dalam upaya perlindungan konsumen dan dunia usaha dari aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan. Selain itu, meningkatkan daya saing produk.
Di tempat yang sama Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan kolaborasi dengan BSN bagian dari upaya pihaknya mendorong perkembangan UMKM.
“Penting agar UMKM di Jabar bisa berdaya saing, SNI menjadi salah satu indikatornya. Ini yang kami terus dorong,” ucap dia.
Dalam pembukaan BMN 2021 dilaksanakan Launching Aplikasi Sistem Informasi SNI Bina UMK; Penyerahan sertifikat SNI kepada 13 UMKM Jawa Barat; Penyerahan sertifikat akreditasi kepada 11 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Jawa Barat; serta Penandatanganan nota kesepahaman antara BSN dengan 9 perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
(dbs)
