Muhammad Jaenudin Minta Pinjol Ilegal Diberantas Hingga Akarnya

Muhammad Jaenudin
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, M Jaenudin

SUKABUMI – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin mengapresiasi langkah Polri yang telah berhasil memberantas praktik pinjaman online (Pinjol) illegal. Namun, politikus Partai PDI Perjuangan ini meminta agar Pinjol Ilegal tersebut diberantas hingga akar-akarnya.

Muhammad Jaenudin mengungkapkan, Pinjol Ilegal berujung pada penipuan dan intimidasi terhadap pelangganya menjadi sorotan publik. Aparat kepolisian pun berhasil menangkap para pekerja pinjaman online yang meresahkan masyarakat tersebut.

Bacaan Lainnya

“Alhamdulillah, Pinjol illegal terus diberantas jajaran Polri, tentu kita harus memberikan dukungan kepada jajaran Polri yang tegas memberantas praktik-praktik Pinjol illegal,” kata Muhammad Jaenudin, Senin (18/10).

Menurut Muhammad Jaenudin, praktik Pinjol illegal sangat merugikan masyarakat, bahkan beberapa kasus ada nasabah yang tidak mampu membayar hingga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sehingga, praktik ini harus ditumpas hingga ke akar-akarnya.

“Pelaku Pinjol kerap menyusahkan masyarakat. Praktik ini harus terus digencarkan hingga tidak ada lagi jeritan rakyat yang data pribadinya disalahgunakan dan diintimidasi,” tegas Muhammad Jaenudin.

Muhammad Jaenudin menerangkan, maksud dari memberantas hingga akarnya adalah memberikan penindakan hukum sampai kepada pemilik atau pemodalnya. Dan, dia meminta agar penindakan tidak berhenti sampai ke operator atau pekerjanya.

“Harus sampai bos atau pemiliknya. Kalau hanya sampai operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemilik, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuka Pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru,” tuturnya.

Muhammad Jaenudin pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Ototiras JASA Keuangan (OJK) menyetop sementara izin pinjol baru untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital ini.

“Lewat momen ini, pemerintah juga harus menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) demi mencegah penyalahgunaan data pribadi warga dan menguhukum pelakunya lebih berat lagi.

Sebab, selama ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku Pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat,” pungkas Muhammad Jaenudin. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *