SUKABUMI — Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati menilai, tidak semua desa wisata atau desa wisata ritisan mendapatkan terus menerus bantuan pemerintah.
Menurutnya, perlu ada pemetaan mana desa wisata yang dibantu mana yang tidak. Semisal desa wisata yang sudah bisa mandiri dan berkembang, itu tidak perlu lagi dibantu pemerintah, artinya desa wisata itu telah sukses dan berhasil secara mandiri mengembangkan desa wisatanya.
“Kalau misalnya (Desa Wisata) sudah baik dan mandiri, tidak perlu lagi dibantu. Tinggal kita evaluasi saja seperti apa pekembangannya setelah mendapatkan bantuan tersebut, kalau benar berjalan tidak perlu lagi dibantu, masa sudah dibantu terus minta dibantu lagi pemerintah, “jelas Lina usai mengadakan reses di Desa Sudajaya, Selasa (14/02/2023).
Dirinya berharap, untuk desa wisata yang sudah mampu berkembang tidak perlu lagi meminta bantuan lebih dari pemerintah, pasalnya bantuan tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan serius. Dengan begitu, pemerintah juga bisa membantu dan mengembangkan desa wisata lain yang berpotensi untuk dikembangkan, terutama bagi desa wisata yang belum tersentuh bantuan.
Lebih lanjut legislator asal Sukabumi ini mengaku, ketika Jawa Barat mengedepankan pariwisata sebagai lokomotif perekonomian, maka sudah seharusnya desa-desa wisata yang ada terus dikembangkan dan berkembang secara mandiri. Tetapi ketika terbentur dengan anggaran, maka desa wisata itu sudah bisa mandiri. Mengingat di tahun depan sudah masuk ke tahun politik.
“Saat ini memang untuk bantuan kepada desa wisata hanya membantu sifatnya ke hal-hal yang kecil, belum kepada fisik atau infrastruktur. Nah kita lihat dulu program desa wisata yang perlu dibantu, apakah memang bisa mendapatkan dan cocok dibantu atau tidak, kalau apa yang sudah diberikan provisi sudah berjalan dengan baik, maka tidak lagi harus mendapatkan bantuan, “tegas Lina. (adv)
