BEKASI – Pasca penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin oleh KPK pada Senin (15/10/2018) kemarin, DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi langsung mengambil tindakan. Beberapa orang pengurus melakukan komunikasi dengan DPD Partai Golkar Jawa Barat sejak kemarin. Hasilnya, Eka Supria Atmaja ditunjuk menjadi pelaksana harian ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
“Saya dan beberapa pengurus langsung melakukan komunikasi dengan DPD Jawa Barat. Kalau DPP masih menunggu keputusan inkrah dari Jakarta (KPK, red). Sehingga Pak Eka jadi pelaksana harian karena beliau juga wakil ketua DPD Kabupaten Bekasi,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Son Haji, Selasa (16/10/2018).
Son Haji mengatakan, keputusan menunjuk Eka Supria Atmaja sebagai pelaksana harian ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi berdasarkan rapat harian. “Rapat dihadiri para wakil ketua dan pengurus harian. Kita samakan persepsi dan sepakat Pak Eka menjadi pelaksana harian,” katanya.
Sedangkan soal status Neneng Hasanah Yasin, lanjut Eka, hingga saat ini masih menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. “Kita masih nunggu perkembangan di Jakarta. Tapi nanti kalau dari kementerian sudah mengeluarkan sikap, maka nanti DPD Jawa Barat juga akan bersikap,” katanya.
Namun jika Jawa Barat menunjuk pengurus menjadi Plt ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, kata dia, harus orang yang memahami kondisi psikilogis pengurus di Kabupaten Bekasi. “Kalau Jawa Barat mau mengirimkan Plt ya harus yang paham kondisi teman-teman pengurus dari tingkat kabupaten sampai desa. Jadi jangan sampai nanti yang ditunjuk Plt itu orang yang belum kita kenal,” katanya.
Bupati Bekasi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditangkap KPK pada Senin (15/10/2018) kemarin. Ia diduga menerima suap dari proses perizinan Meikarta sebesar Rp7 miliar. Selain Neneng, tiga kepala dinas dan beberapa orang kepala bidang ikut digelandang ke KPK. Sementara dari pihak Meikarta ada empat orang yang ditangkap.
(enr/pojokjabar)
