Tiongkok Relokasi Pabrik Besar-besaran Memilih India Ketimbang Indonesia

Ilustrasi

BATAM – Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing sejauh ini Batam belum merasakan dampak positif dari perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Sebab, perusahaan-perusahaan asal Tiongkok yang berencana relokasi pabriknya ternyata lebih memilih pindah ke Asia Tenggara dan India ketimbang Indonesia.

Bacaan Lainnya

Bahkan, perusahan Tiongkok tersebut dilaporkan akan pindah secara besar-besaran dalam waktu dekat ini.

“Investor dari Tiongkok berencana relokasi pabriknya ke Asia Tenggara karena imbas dari perang dagang antara Amerika dan Tiongkok,” kata Tjaw Hoeing, Selasa (11/6).

Tapi, sayangnya Indonesia belum termasuk dalam rencana besar tersebut. Nikkei Asian Review menyebut 12 perusahaan asal Tiongkok berencana menyerbu Asia Tenggara.

Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Advanced Technology and Materials dan Jiangsu General Science Technology berencana ke Thailand.

Goertek, Hangzhou Great Star Industrial, KingClean Electric, Lenovo Group, Shenzen H&T Intelligent Control, TCL, , Zhejiang Hailide New Material, Zhejiang Henglin Chair Industry dan Zhejiang Jasan Holding Group berencana ke Vietnam. Sedangkan Zhejiang Chenfeng Technology berencana ke India.

Di luar dari perusahaan asal Tiongkok, perusahaan asal Taiwan, Jepang, dan Amerika juga memilih merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Asia Tenggara.

Sampai di sini, Indonesia baru mendapat satu investor yakni Pegatron. Tapi Pegatron juga berencana membangun pabrik lainnya di India. Investor lainnya dari Taiwan, Compal Electronics justru memilih Vietnam.

Investor asal Jepang, Ricoh lebih memilih ke Thailand. Sedangkan investor asal Amerika Brooks Running lebih memilih ke VIetnam.Investor-investor tersebut merupakan perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang seperti peralatan rumah tangga, chemical, furnitur, tekstil, komputer, sepatu dan lainnya.

Tjaw juga mengaku heran dari sekian banyak nama tersebut, justru hanya sedikit yang melirik ke Indonesia yang memiliki posisi sangat strategis di Selat Malaka. “Secara kemudahan berbisnis dan indeks daya saing negara-negara Asean, kita lebih baik dari Vietnam. Tapi pada kenyataannya. Mengapa,” tuturnya.

Berdasarkan data dari Forum Ekonomi Dunia dan Bank Dunia pada tahun ini, Indonesia memang berada di bawah Vietnam soal kemudahan berbisnis, urutan 73 banding 69. Tapi soal indeks daya saing, Indonesia lebih baik, urutan 45 banding 77.

Tapi masih ada solusi. Perang dagang antara Amerika dan Tiongkok meski dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Batam. Selain dengan meningkatkan daya saing yang lebih kompetitif, juga perlu giat menggelar promosi di negeri tirai bambu tersebut.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Fadjar Madjardi mengatakan kegiatan promosi diperlukan untuk memperkenalkan keunggulan Batam serta mengetahui potensi investasi yang bisa diperoleh dari Tiongkok.

“Melihat peluang tersebut harus dilakukan dengan promosi langsung. Sehingga mengetahui potensi industri yang mau pindah (dari Tiongkok,red) itu apa saja. Terus ketika sudah disini, potensi selanjutnya bagaimana. Itu semua harus dari kita,” ucapnya Selasa (11/6) di Kantor BI Perwakilan Kepri.

Dengan kata lain, baik Badan Pengusahaan (BP) Batam maupun Pemerintah Kota (Pemko) Batam harus berani menjemput bola langsung ke Tiongkok. “Kita bisa jemput bola untuk mengetahui industri mana yang terdegradasi karena imbas perang dagang di Tiongkok,” ungkapnya.

Gerak cepat harus dilakukan, mengingat Indonesia sudah tertinggal jauh dari Vietnam yang mampu memanfaatkan momentum perang dagang dengan baik.

Fadjar mengatakan Vietnam sangat serius dalam mengembangkan perekonomiannya. Negeri berpaham komunis tersebut bercita-cita jadi Tiongkok kedua. “Vietnam sekarang tiba-tiba melesat. Karena mereka serius dan memiliki keyakinan yang tersentralisasi,” paparnya.

Keuntungan berinvestasi di Vietnam bisa dilihat dari proses pengalokasian lahan yang tidak rumit. Karena lahan disana semua milik negara, maka investor tinggal mencari ke pemerintahan disana. “Vietnam melakukan langkah yang sama seperti yang dilakukan Tiongkok pada awal 2000-an. Contohnya mereka gelar karpet merah untuk investor yang datang,” katanya.

Keuntungan lainnya yakni komponen upah yang lebih bersahabat dibandingkan dengan Batam. Karena berpaham komunis, negara memang memegang mutlak standar penetapan upah sesuai kebutuhan.

Menurut Fadjar, komponen upah sangat berpengaruh terhadap penilaian dari para investor. Pergerakan upah di Vietnam memang stabil karena ditentukan oleh pemerintahnya, sedangkan di Indonesia, penentuan upah selalu menemui jalan buntu dan berlarut-larut, tidak lupa juga dihiasi aksi demonstrasi.

Pada tahun 2018, upah di negara Asia Tenggara lainnya lebih rendah dari Batam. Misalnya di Laos sebesar Rp 2.000.000 atau 1,2 Juta Kip. Di Vietnam sebesar Rp 2.415.000 atau 3.980.000 Dong. Di Myanmar sebesar Rp 1.500.000 atau 144 Kyat. Di Filipina sebesar Rp 2.500.000 atau 9300 Peso. Di Kamboja sebesar Rp 2.150.000 atau 630.000 Riel. Saat itu, upah di Batam capai Rp 3,5 juta dan sekarang sudah Rp 3,8 juta.

“Investor pasti jeli melihat itu. Kepastian dan profit itu yang paling penting. Sehingga bisa tahu alasannya ke Vietnam,” ungkapnya.

Dampak perang dagang antara Amerika dan Tiongkok memang berskala global. Dampak negatifnya dapat dilihat dari penurunan volume perdagangan dunia. Imbasnya juga menyebabkan turunnya kinerja ekspor Indonesia sejak akhir tahun lalu.

“Di sisi lain, tensi perang dagang juga memunculkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia. Akibatnya memunculkan gejolak arus modal dan fluktuasi nilai tukar,” kata Fadjar.

Sedangkan dampak positifnya justru dapat dilihat Indonesia sebagai peluang. Akibat pengenaan tarif tinggi untuk barang ekspor dari Tiongkok yang masuk ke Amerika, maka produk tekstil dari negeri tirai bambu itu juga terkena imbasnya.

Padahal sebelumnya Tiongkok dikenal sebagai eksportir tekstil terbesar ke Amerika. Kondisi ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk merebut pangsa Tiongkok di pasar Amerika.

“Strategi relokasi pabrik ke negara lain juga memberikan dampak positif. Tentunya hal ini dapat diperoleh jika daya saing produksi di Indonesia lebih baik dari alternatif negara potensial lainnya,” ungkapnya.(leo/JPNN)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan