JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan pagu anggaran untuk dana desa 2018 sebesar Rp 60 triliun. Jumlah itu tak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah kendaka diketahui telah menghambat realisasi penyaluran dana desa.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengakui jika penyaluran dana desa hingga Mei ini masih sangat rendah. Bahkan, hingga 30 April realisasinya baru mencapai Rp 14,2 triliun.
“Realisasi dana desa hingga 16 Mei sudah mengalami kemajuan, yaitu mencapai Rp 16,7 triliun atau 27,8 persen,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin (17/5).
Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran dana desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) masih rendah.
Salah satunya adalah masih banyaknya daerah yang belum memenuhi persyaratan dalam hal ini penetapan peraturan bupati dan wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.
“Tapi dengan langkah kami memanggil seluruh bupati dan walikota yaitu 434 (pemda) ke Jakarta kemarin, dana desa tahap satu sudah 100 persen tersalurkan, yakni Rp 12 triliiun,” jelas dia.
