Untuk isu tenaga kerja, sambung Shinta, pemerintah sudah cukup bagus dengan membuat formula kenaikan Upah Minimum Regional (UMP), program pemagangan nasional hingga Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
“Bila dilihat dari proporsinya jumlah pengangguran menurun, tapi bila dilihat dari jumlah, memang naik sekitar 2 juta (data BPS Februari 2018),” ujarnya.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, hampir sebagian besar target ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak tercapai. Cuma inflasi yang relatif lebih terkendali.
Misalnya, target pertumbuhan ekonomi hingga 2019 ditargetkan rata-rata tujuh persen. Namun, realisasinya dalam empat tahun terakhir hanya lima persen. “Bisa dibilang kinerja pertumbuhan ekonomi era Jokowi memang tertinggal dibanding era Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang pernah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen,” ujarnya.
Penyebab stagnasi pertumbuhan ekonomi era Jokowi, lanjutnya, juga karena industri manufaktur di dalam negeri yang terus menurun porsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini cukup mengkhawatirkan karena industri manufaktur menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan multiplier effect-nya tinggi ke sektor lainnya.
“Di era Jokowi, kita terlalu cepat loncat ke sektor jasa, meninggalkan industri yang makin turun. Artinya poin produktivitas dan daya saing masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh tim ekonomi Jokowi,” ujar Bhima.
Indikator lain adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar yang ditarget dalam RPJMN sebesar Rp12.000 per dolar AS meleset. Saat ini, realisasinya menyentuh Rp15.200, dan pelemahan rupiah tahun depan diperkirakan akan kembali berlanjut.
(rmol)
