JAKARTA – Tak seperti harapan banyak pihak, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok malah memanas.
Perseteruan antara dua raksasa ekonomi dunia tersebut dipastikan memberikan dampak bagi negara-negara lain, tidak terkecuali Indonesia.
Dengan kondisi ekspor yang masih melambat pada semester pertama tahun ini, Indonesia perlu waspada.
“Presiden Trump telah mengumumkan kenaikan tarif impor dari 10 persen menjadi 25 persen untuk seluruh produk Tiongkok.
Apabila Tiongkok membalas dengan 25 persen juga, seluruh dunia akan terkena dampaknya,” jelas Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad.
Jika tanpa ada efek penularan ke negara lain (contagion), lanjut dia, pertumbuhan Tiongkok akan terkoreksi hampir 1 persen pada 2021.
Lalu, AS akan kehilangan ekonominya 0,9 persen pada tahun keempat, yakni 2023.
Kemudian, Eropa akan kehilangan 0,37 persen PDB pada tahun keempat (2023) dan perekonomian dunia akan terkoreksi 0,6 persen juga pada tahun keempat.
”Sudah pasti ekonomi Indonesia akan terimbas lebih besar.
Tentu pemerintah harus mengantisipasi perlambatan ekonomi ini yang mulai dirasakan sejak 2019 hingga beberapa tahun mendatang,” papar Tauhid.
Penurunan PDB Tiongkok akan mengoreksi ekspor Indonesia sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik.
Berdasar studi Ibrahim (2012), penurunan 1 persen PDB Tiongkok akan menurunkan PDB Indonesia 0,14 persen.
Sedangkan penurunan 1 persen PDB Amerika akan menurunkan PDB Indonesia 0,05 persen.
Artinya, PDB RI akan terkoreksi secara bersamaan kurang lebih 0,19 persen tanpa contagion effect.
”Efek ini akan lebih besar apabila menjalar ke negara-negara lain yang kemudian berdampak bagi Indonesia,” jelasnya.
Peneliti Indef Andry Satrio Nugroho menambahkan, Belt Road Initiative (BRI) akan memberikan dampak pada sektor perdagangan dan industri Indonesia.
BRI dari segi perdagangan dan industri merupakan investasi Tiongkok dalam bentuk infrastruktur di Jalur Sutra.
Tiongkok sendiri merupakan mitra dagang utama Indonesia.
Frekuensi perdagangan antara kedua negara ini tertinggi di antara mitra dagang lain, yakni USD 72,6 miliar pada 2018.
Komoditas utama yang diimpor Indonesia dari Tiongkok adalah peralatan elektronik, mesin, dan besi baja.
Lalu, yang diekspor Indonesia adalah produk sawit dan batu bara.
Dari sektor industri, kawasan ekonomi khusus (KEK) yang cukup pesat perkembangannya di Indonesia saat ini adalah KEK Morowali.
Daerah itu menjadi pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia.
Kontribusi tersebut tidak terlepas dari Tiongkok dan BRI-nya.
Bukan hanya perusahaan, tenaga kerja asing juga berasal dari Tiongkok.
Namun, tidak semua KEK perkembangannya baik.
Salah satunya KEK Sei Mangkei yang fokus pada hilirisasi sawit.
”Namun, tentu perlu waspada bahwa hilirisasi sawit bisa saja tidak terjadi dan justru memberikan kesempatan bagi Tiongkok untuk mengeruk peluang mendapatkan CPO dengan harga murah,” ujarnya.
Untuk itu, Andry menekankan, ke depan kerja sama dengan Tiongkok melalui BRI seharusnya bukan lagi pembangunan infrastruktur yang memudahkan barang mereka langsung dikonsumsi masyarakat.
Melainkan, kerja sama yang bertujuan pada pengembangan industri domestik yang berbasis ekspor.
Modernisasi Tumbuhkan Perdagangan
Volume perdagangan lewat jalur laut terus meningkat.
Berdasar data Kementerian Perdagangan (Kemendag), total volume perdagangan, termasuk ekspor dan impor, pada periode 2014-2018 cenderung naik dengan tren sekitar 1,89 persen.
Karena itu, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia harus berbenah agar mampu mengakomodasi transshipment alias alih muat kargo internasional.
Pengamat ekonomi sekaligus guru besar Fakultas FEB Universitas Indonesia Rhenald Kasali menyatakan, modernisasi pelabuhan menjadi langkah awal menuju perkembangan yang positif.
Namun, pelabuhan juga perlu menjalin kerja sama internasional dengan operator-operator asing.
Sejak Februari lalu, Pelabuhan Tanjung Priok, tepatnya Jakarta International Container Terminal (JICT), menjadi pelabuhan pertama RI yang bisa melayani transshipment internasional.
”Volume perdagangan Indonesia juga sudah meningkat sehingga inisiatif JICT perlu diikuti pelabuhan-pelabuhan lainnya,” ujar Rhenald saat ditemui Sabtu (11/5).
Dia menyebutkan, sedikitnya ada dua pelabuhan lain yang berpotensi melayani transshipment internasional seperti Pelabuhan Tanjung Priok.
Yakni, Pelabuhan Kuala Tanjung di Batubara dan Pelabuhan Belawan.
Dua-duanya terletak di Sumatera Utara dan sudah berubah menjadi pelabuhan modern.
”Pelabuhan lain yang sudah dibangun secara modern adalah Teluk Lamong.
Pelabuhan itu juga berpotensi menjadi pelabuhan yang melayani transshipment internasional,” tutur Rhenald.
Di luar Pulau Jawa, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV di Makassar dan Pelabuhan Bitung juga sudah mengelola pelabuhan secara modern.
Dalam beberapa tahun mendatang, Pelabuhan Sorong juga menjadi salah satu yang modern dan bisa melayani transshipment internasional.
Lokasi Sorong yang dekat dengan Australia dan Papua Nugini strategis untuk perdagangan.
Meski begitu, Rhenald tidak bisa menampik fakta yang menunjukkan bahwa pelabuhan modern pun tidak luput dari kejahatan.
Khususnya penyelundupan.
”Saya tidak yakin 100 persen modernitas efektif mengatasi penyelundupan.
Namun, transshipment internasional punya banyak dampak positif.
Salah satunya adalah menambah devisa,” tandasnya.
(ken/agf/c17/c14/oki/hep)
