JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memastikan pembelian elpiji 3 kg masih berjalan seperti biasa. Artinya, belum ada pembatasan pembelian elpiji melon.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menampik kabar yang menyebut bahwa pembelian elpiji di warung-warung atau toko-toko sudah dilarang dan hanya diperkenankan membeli di sub penyalur. ”Kurang tepat. (Membeli elpiji 3 kg di warung) masih bisa seperti biasa,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (16/1).
Irto menjelaskan, saat ini Pertamina masih melakukan tahap uji coba pembelian elpiji 3 kg menggunakan KTP/NIK di lima kecamatan. Lima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cipondoh di Kota Tangerang, Provinsi Banten; Kecamatan Ciputat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; Kecamatan Ngaliyan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Kecamatan Batu Ampar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; dan Kecamatan Mataram di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tujuan dilakukan uji coba adalah agar penyaluran barang subsidi lebih akurat dan tepat sasaran. Dalam uji coba itu, kata Irto, data pembeli melalui KTP akan dicocokkan dengan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dari pemerintah.
”Hanya ada pencocokan data pembeli dengan P3KE. Nanti baru kita evaluasi titik verifikasinya,” imbuhnya.
Lantas, bagaimana jika data calon pembeli elpiji 3 kg tidak ada dalam daftar P3KE? Irto menyebut mereka tetap bisa membeli elpiji itu.
”Kalau yang belum ada (di data), langsung kita lakukan input data konsumen seperti NIK, alamat, dan lainnya ke dalam sistem. Kemudian yang bersangkutan bisa langsung membeli,” jelasnya.
Irto melanjutkan, sampai 2022, pihaknya telah menambah sub penyalur mencapai 22 ribu. Total ada 233 ribu pangkalan.
Hal itu ditempuh agar mempermudah masyarakat mengakses elpiji 3 kg. Nanti masyarakat bisa membeli elpiji melon di tempat resmi dengan harga yang sesuai.
Bagi yang berminat menjadi agen penyalur resmi, bisa mengakses informasi lengkapnya di laman kemitraan.pertamina.com. Agen penyalur gas elpiji 3 kg atau agen LPG PSO merupakan jaringan distribusi Pertamina yang menjual gas elpiji 3 kg kepada masyarakat. Namun, jumlah penjualannya ditentukan pemerintah berdasar kuota yang diberikan.
Anggota Komisi VII DPR Sartono meminta pemerintah dan Pertamina juga memikirkan konsumen elpiji 3 kg yang berasal dari UMKM. ”Jangan sampai pembatasan ini membuat banyak usaha mikro gulung tikar,” ujar legislator dapil Jatim VII itu.
Dia juga meminta semua pihak memahami bahwa peningkatan volume konsumsi elpiji 3 kg disebabkan dua faktor utama. Yaitu, perluasan wilayah program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg dan pertumbuhan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Namun, belakangan ini, faktor itu ditambah lagi dengan disparitas harga yang jauh antara elpiji subsidi dan nonsubsidi. (jpg)
