“Kami sangat menyayangkan kenapa kegiatan sudah dimulai, tapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau izin lingkungannya tidak ditempuh,” paparnya.
Pihaknya menilai, bahwa warga Desa Bojongtipar, Kecamatan Jampangtengah, bukan menolak pihak perusahaan untuk melakukan investasi di wilayah tersebut. Tetapi, warga meminta agar pihak perusahaan menempuh jalur dan perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Iya, jangan seperti ini. Kegiatan sudah dimulai, tetapi izin lingkungan atau Amadal-nya tidak di tempuh. Buktinya, warga terdampak yang berada di wilayah Kedusunan Cibojong untuk akses pintu masuk dan pintu keluar, belum dilibatkan dalam persoalan perizinan lingkungan,” tandasnya.
Untuk itu, dalam waktu dekat ini pemerintah Desa Bojongtipar akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Jampangtengah untuk memfasiliasi agar pemerintah Desa Bojongtipar dapat melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan dalam membahas persoalan tersebut.
“Iya, kami ingin pihak perusahaan dapat melibatkan warga Bojongtipar. Karena, sudah jelas akses pintu masuk dan pintu keluar perusahaan itu, akan melintasi wilayah Kedusunan Cibojong, Desa Bojongtipar.
Bila perusahaan tidak respon dengan aspirasi masyarakat, maka warga kami mengancam akan melakukan aksi demonstrasi dengan cara menutup akses pintu masuk ke lokasi perusahaan itu,” pungkasnya. (den/d)
