Terkait progres usulan CPDOB, tahapan kewenangan Pemprov Jawa Barat sudah dilakukan sampai masuk ke Kemendagri untuk segera dibahas dengan teman-teman di DPR RI maupun juga dari DPD melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
“Kedelapan CPDOB ini sudah melampaui rencana RPJMD 2023, di mana kami targetkan enam CPDOB dan kini sudah delapan CPDOB yang diusulkan. Hal ini untuk mengejar kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, kalau dibanding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata dia.
Apalagi jika menganut politik anggaran maka Jawa Barat ingin adanya keadilan politik anggaran, artinya keadilan dana alokasi khusus itu yang termasuk juga dana desa kita memang jauh sekali.
Sehingga, kata Aziz, Pemprov Jawa Barat akan terus mendorong agar CPDOB yang diusulkan dapat segera ditetapkan. “Saat ini sebetulnya konteksnya wilayah pemerintah pusat namun Pemprov Jawa Barat bersama-sama dengan legislatif, terus kita mengawal. Terutama ke anggota dewan dari dapil Jawa Barat, itu ada 91 kan dari Jawa Barat anggota DPR RI. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian utama dari kepemimpinan Jokowi yang sekarang,” kata dia. (*)
