Soal Kasus Gas Epliji, Kejari Kabupaten Sukabumi Masih Nunggu Hasil Audit BPK RI

Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
Ormas Pekat-IB saat melakukan audensi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi soal penyelewengan gas elpiji subsidi, Senin (23/05).

SUKABUMI – Kasus dugaan penyelewengan Gas Subsidi ukuran 3 kilogram yang melibatkan Agen PT Arthajatra 45, terus berlanjut. Bahkan, kali ini sejumlah anggota dari Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat-IB), datang menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi untuk mempertanyakan soal kepastian status kasus tersebut pada Senin (23/05).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Pekat-IB Kabupaten Sukabumi Sadam Husen kepada Radar Sukabumi mengatakan, kasus dugaan penyelewengan Gas Subsidi yang dilakukan Agen PT Arthajatra 45 ini, dinilai sudah lama. Karena, mulai ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada Agustus 2021 lalu. Namun, ironisnya hingga saat ini pada kasus tersebut belum ada penetapan tersangkanya.

Bacaan Lainnya

“Alhamdulillah, kedatangan kami disambut baik oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan kami pun langsung diterima untuk audensi bersama Kasi Intel dan Kasubsi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi,” kata Sadam Husen kepada Radar Sukabumi pada Senin (23/05).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kedatangan anggota Ormas
Pekat-IB Kabupaten Sukabumi ini, untuk mempertanyakan soal kelanjutan kasus dan janji- janji dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi terkait tindakan tegas, baik dari sisi pengawasan maupun dalam sisi tindakan pada oknum yang menjual gas subsidi diatas HET.

“Saat audensi, mereka mengatakan bahwa kasus inI masih tetap berjalan sambil menunggu laporan dari BPK RI untuk pemeriksaan, karena BPK itu setiap tahunnya melakukan audit atau pemeriksaan kepada semua agen gas elpiji,” paparnya.

Hasil dari audensi tersebut, ujar Sadam, pada Juni dan Juli 2022 Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi baru menerima laporan hasil dari audit BPK RI. “Nah, disana lah merakai akan melakukan sikap. Apakah ini berpotensi merugikan negara, atau ada arah yang melanggar aturan hukum yang lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, Tigor Sirait kepada Radar Sukabumi mengatakan, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, membenarkan telah menerima aundensi dari Ormas Pekat IB. Mereka menanyakan soal sejauhmana perkembangan atau progres perihal gas elpiji 3 kilogram.

“Dalam perkara itu, masih kita dalami dan ada juga nanti memberikan lagi progres kedepannya mengenai perkara ini. Karena pada Juni 2022, kemungkinan ada pemeriksaan dari BPK RI perihal PT tersebut yang diduga
penyaluranya dilakukan secara menyimpang,” katanya.

Untuk itu, saat ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi akan melihat terlebih dahulu sampai sejauhmana hasil audit BPK RI. “Nanti akan kita informasikan kembali perkembangannya seperti apa. Karena, kita juga mengejar waktu untuk administrasi pada sprint out ini,” paparnya.

Pihaknya menambahk, saat ini statusnya baru sampai tahap penyelidikan. Untuk itu, jika nanti sudah mendapatkan hasil audit BPK RI dan apabila dalam pemeriksaan tersebut ada nilai kerugian negara. Maka akan ditindak lanjuti lebih dalam lagi. “Namun, jika dalam pemeriksaan itu hanya sebatas administrasi soal ganti rugi yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut, maka akan dilihat kembali perkaranya secara mendalam,” pungkasnya. (Den)

Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
Ormas Pekat-IB saat melakukan audensi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi soal penyelewengan gas elpiji subsidi, Senin (23/05).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan