SUKABUMI – Pemkot Sukabumi masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait rencana kebijakaan pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Kalau tidak ada kendala, rencananya sekolah di Jawa Barat akan kembali dibuka pada Juni 2020.
Hal tersebut diungkapkan langsung Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi usai membuka acara baksos Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi, beberapa waktu lalu. Dikatakan Fahmi, hal tersebut masih dalam kajian pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Untuk itu, pihaknya pun belum bisa mengambil keputusan terkait rencana pembukaan kegiatan pendidikan di sekolah. “Kita masih menunggu kebijakan dan arahan dari pusat, jadi belum ada keputusan terkait rencana pembukaan kembali kegiatan pendidikan di sekolah. Termasuk nanti teknis nya seperti apa kita belum tahu,” tegasnya.
Menurut Fahmi, hingga saat ini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil masih berdiskusi dengan masing-masing kepala daerah di Jawa Barat untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi terbaru di wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Menurutnya, hal ini bukanlah keputusan yang mudah. Untuk itu perlu kehatian-hatian saat mengambil keputusan terlebih di masa Pandemi Covid-19 ini. “Banyak referensi dari negara-negara lain yang ketika sekolah mulai dibuka, ternyata penyebaran virus corona kembali terjadi untuk kedua kalinya dan itu yang membuat kita khawatir,” ucapnya.
Meski begitu, untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dibuka pada Juni 2020 tentu dengan mengunakan sistem online. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Nicke Siti Rahayu mengungkapkan, pelaksanaan PPDB akan dibuka Juni mendatang. “PPDB di Kota Sukabumi di buka pertengahan Juni dan semuanya harus melalui online. Tujuannya untuk menghindari kerumunan warga saat pendaftaran sekolah sebagai upaya mengurangi penyebaran covid-19,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengatakan, mengenai kegiatan pendidikan, orang nomor satu di kabupaten terluas se Jawa-Bali ini mengaku akan lebih dulu merumuskan kebijakannya seperti apa nantinya. Bisa dengan jaga jarak atau teknis lainnya seperti penggunaan aturan shift pada kegiatan belajar mengajar. “Tetap protokol kesehatan, menyesuaikan kapasitas dalam ruang belajar mengajar. Bisa nanti misalkan ada 100 siswa, bisa bergantian memanfaatkan 50 persen ruangan,” singkatnya.(wdy/den/d)
