SUKABUMI — Ratusan tenaga honorer RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi menyuarakan aspirasi mereka dalam audiensi bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Rabu (29/10). Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan meminta kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Forum Komunikasi Administrasi dan Pegawai Non-PNS RSUD R Syamsudin SH, Noki Kurnia Megantara, mengungkapkan bahwa dari 734 tenaga honorer yang tergabung dalam forum, sekitar 334 orang belum diangkat menjadi PPPK karena tidak mendapatkan informasi resmi terkait seleksi sebelumnya.
“Banyak dari kami tidak sempat ikut seleksi karena tidak tahu ada rekrutmen PPPK paruh waktu. Kami berharap ada solusi dan kesempatan dari pemerintah,” ujar Noki.
Meski saat ini para honorer menerima gaji sekitar Rp3,5 juta berkat kebijakan direktur RSUD, Noki menegaskan bahwa status kepegawaian tetap menjadi harapan utama demi kepastian kerja jangka panjang.
Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menegaskan bahwa pengangkatan PPPK hanya bisa dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan pemerintah pusat. “Secara aturan, tidak bisa diangkat langsung. Semua harus melalui mekanisme seleksi resmi,” tegas Taufik.
