Presidium Tegaskan Janji untuk Kabupaten Sukabumi Utara

  • Whatsapp
DIWAWANCARAI : Aktivis Presidium CDOB KSU, Wibowo HK saat diwawancarai Radar Sukabumi soal rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara. FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI 

SUKABUMI – Aktivis Presidium Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara, Wibowo HK berjanji akan
terus mengawal terkait rencana pemekaran salah satu kabupaten teranyar di provinsi Jawa Barat yang ditargetkan
harus rampung pada 2021 mendatang.

Menurutnya, saat ini progres CDOB Kabupaten Sukabumi Utara masih terus berlanjut. Bahkan, dalam waktu dekat
ini pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berencana akan mengajukan soal pemekaran KSU itu, kepada pemerintah
pusat.

Bacaan Lainnya

“Sekarang pemerintah daerah sudah cukup respons untuk melakukan pemekaran, karena disana ada aturan
adminstrasi dan hari ini bukan hanya dari akses masyarakat saja, tetapi juga ada dari pemerintah. Makanya pada
Jumat 04 Desember 2020, Gubernur Jawa Barat beserta Ketua DPRD Jawa Barat sudah menandatangani tentang
usulan pemekaran tiga daerah di wilayah Jawa Barat. Salah satu diantaranya adalah KSU,” kata Wibowo HK kepada
Radar Sukabumi, Selasa (08/12).

Untuk itu, jelasnya, pasca penandatangan tentang usulan pemekaran KSU yang dilakukan Gubernur Jawa Barat dan
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat harus terus diawasi dan dikawal. Sebab, apabila tidak dikawal maka proses untuk
terwujudnya KSU akan minim.

“Artinya, pemerintah sudah berupaya, tetapi masyarakatnya serius tidak. Namun yang membuat sulit saat ini
adalah soal kondusifitas Sukabumi Utara yang berada di 21 kecamatan itu, konsisten tidak terhadap komitmennya
dalam pemekaran KSU ini,” paparnya.

Wibowo pun mengungkapkan bahwa presidium dibentuk sebagai wadah masyarakat yang memiliki keinginan
pemekaran KSU dalam mendukung dan membantu pemerintah daerah. Untuk itu, dirinya mengaku pada 2011 lalu
Predidium sudah melakukan sosialisasi dengan semua unsur masyarakat per wilayah, mulai dari Cicurug, Cibadak
dan Cisaat.

“Kita berharap setelah adanya penandatangan Gubernur dan Ketua DPRD Jawa Barat itu, bisa diterobos lagi ke
pusat dan kami pun di sini akan mencoba mendekati seluruh dewan dari Dapil Sukabumi yang duduk di DPR RI,”
bebernya.

Selain akan melakukan koordinasi dengan seluruh DPR RI yang berada di Dapil Sukabumi, pihaknya juga akan
melakukan komunikasi dengan mantan Pjs Bupati Sukabumi yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Kemendagri.
Sehingga menjadi lebih mudah untuk komunikasi dalam mewujudkan KSU tersebut.

“Saya secara pribadi juga pernah ngonbrol dengan beliau dan nanti beliau juga akan berupaya membantu untuk
menindak lanjutinya. Nah, tinggal komponen kitanya dari mayarakat itu harus mampu menciptakan kondusifitas di
dalam organisasi kemasyarkatan yang ada di presedium,” tandasnya.

Pihaknya mengaku, semua upaya ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya Presidium dalam mewujudkan KSU.
Telebih lagi, dirinya mengaku telah mendapatkan informasi bahwa pada hari ini surat penandatangan Gubernur
dan DPRD Provinsi Jawa Barat itu, akan dikirimkan ke pemerintah pusat. “Mudahan dari usulan itu pemerintah
pusat dapat merespon juga dengan baik. Sehingga KSU dapat terwujud pada 2021,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara memang sudah bergulir sejak lama
sekitar tahun 2003 lalu. Saat itu, menurutnya pertama dibentuk dengan nama Pormasi yang ketuai oleh Maman
Sulaeman dan tokoh masyarakat. Setelah itu, berjalan dan terjadi stagnan. Bergulir kembali perjuangan mereka
untuk pemekaran KSU pada 2003 lalu yang merupakan gabungan dari Cicurug BPKSM dan MAP Cibadak.

“Berdasarkan kesepakatan semua komponen, akhirnya dibentuk lah tim KSU dengan nama presidum yang sudah ada
akta notaris dan legalitasnya berikut kepengurusannya,” pungkas Wibowo. (Den/t)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *