Musrenbang Kota Sukabumi, Tetapkan Enam Isu Strategis

Musrenbang-Kota-Sukabumi
Sejumlah pejabat teras Pemkot Sukabumi saat menampilkan peran dalam pewayangan yang dilakukan disela-sela kegiatan Musrenbang Tingkat Kota di GOR Merdeka, Kamis (16/3).

CIKOLE – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menetapkan enam isu strategis dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Sukabumi tahun 2023, untuk perenacanaan pembangunan 2024 yang digelar di GOR Merdeka, Kamis (16/3).

Kegiatan yang bertajuk ‘Seragam Beragam’ ini, dihadiri Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Jona Arizona, perwakilan unsur forkopimda.

Bacaan Lainnya

Hadir pula Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada dan Asisten Daerah serta sejumlah kepala SKPD yang menampilkan pementasan kabaret.
Hadir pula dalam sesi diskusi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jawa Barat Indra Permana, Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Bappeda Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatannya, Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi mengatakan, pihaknya sudah menetapkan enam isu strategis yang nantinya, pada tahun 2024 bakal menjadi patokan untuk melakasnakan pembangunan. Di mana, pelaksanaan pembangunan akan dilakukan pejabat sementara (Pjs) dan hal itu harus betul-betul disiapkan desain pembangunannya.

“Adapun enam isu strategis itu diantaranya, yakni perubahan regulasi, SDM perencana, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) versi baru, keterbatasan anggaran serta pendanaan Pemilu atau Pilkada serentak 2024, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan pemdek secara bersamaan,” ujar Fahmi kepada Radar Sukabumi, Kamis (16/3).

Dia menjelaskan, nantinya setelah penetapan enam perencanan strategis tersebut beres, proses penganggarannya pun akan disisipkan. “Di tahun kemarin, kita mengalami penurunanan anggaran atau hanya 1,2 triliun untuk APBD. Dan sekaranga dari Provinsi pun akan dikurangi, tetapi disisi lain, akan diperkuat oleh dana kompetitif,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Reni Rosyida Mutmainah mengatakan, untuk hasil verifikasi usulan masyarakat, melalui Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebanyak 459.

“Namun usulan yang diterima, untuk Musrenbang tingkat Kota hanya 347, lalu 50 kita tolak dan 35 bukan menjadi kewenangan kami, karena tidak sesuai dengan tema pembangunan, ataupun isu strategis daerah,” ungkapnya.

Lanjut Reni, dari 347 usulan tersebut, membutuhkan anggaran sebesar 148 miliyar. Kemudian dalam usulan itu, kebanyakan fisik hampir 82 persen, lalu akan diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). “Karena DPUTR termasuk jumlah usulan terbanyak, ada 159 usulan masyarakat yang melalui musrenbang Kelurahan dan Kecamatan,” pungkasnya. (Cr4/t)

Pos terkait