MUI Kabupaten Sukabumi Menolak Tegas RUU HIP, Pancasila Harga Mati

MUI Kabupaten Sukabumi saat mendeklarasikan RUU Haluan Ideologi Pancasila di Gedung Islamic Centre Cisaat, Kecamatan Cisaat.

RADARSUAKBUMI.com — Sejumlah Ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi, mendeklarasikan penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung Islamic Centre Cisaat, Kecamatan Cisaat, Rabu (1/7).

Dalam deklarasinya, Ormas Islam dan MUI menolak dengan tegas RUU HIP yang diajukan atas usul DPR RI tersebut lantaran sudah menimbulkan polemik dan berpotensi munculnya konflik di tengah masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Hasil penelaahan kami terhadap RUU HIP ini, dinilai bukan menguatkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara.

Namun, sebaliknya bisa menurunkan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri, hal itu bisa terlihat di dalam RUU HIP yang menyebutkan pancasila bisa diperas menjadi trisila dan menjadi ekasila,” kata Ketua MUI Kabupaten Sukabumi, A Komarudin kepada Radar Sukabumi, Rabu (1/7).

Menurutnya, pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara adalah hasil kesepakatan Bangsa Indonesia yang bersifat final dan mengingatkan seluruh elemen bangsa yang rumusnya tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sebab itu, adanya upaya untuk mengubah atau memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila dinilai sangat melukai hati nurani umat Islam yang telah memberikan pengorbanan luar biasa ketika bersedia menghapus tujuh kata dalam piagam Jakarta diganti dengan ketuhanan yang maha esa.

Demikian lahirnya pancasila merupakan sebuah konsensus dan juga pengorbanan dari kalangan umat Islam,” ujarnya.

Sebab itu, MUI bersama Ormas Islam di Kabupaten Sukabumi menginginkan pembahasan RUU HIP tersebut dihentikan, bukan ditunda atau diistirahatkan.

“Kalau memang terus dilanjutkan, kita lihat reaksi umat islam, sebab kalau kita mendengar dari Wakil Ketua MUI Pusat, tidak mustahil umat islam akan turun ke jalan agar dibatalkan.

Kalau kita melihat RUU itu sampai diundangkan, ada kekhawatiran, karena itu sebelum terjadi dari sekarang agar tidak terjadi,” tegasnya.

Kendati demikian, Komarudin meminta, seluruh pimpinan MUI di tingkat kecamatan dan desa tidak menjadikan momentum penolakan RUU HIP ini untuk melakukan provokasi kepada masyarakat yang dapat menimbulkan kegaduhan.

“Sebab itu kegiatan yang berkaitan dengan menyalurkan aspirasi sebaiknya dikonsultasikan kepada MUI,” pungkasnya. (bam/d)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *