Kisah Pelik Kesehatan Anak di Pesisir Pantai Selatan Jawa

sekumpulan anak-anak nelayan bermain di Pantai Citepus Kecamatan Palabuhanratu, 29 Agutus 2023.
sekumpulan anak-anak nelayan bermain di Pantai Citepus Kecamatan Palabuhanratu, 29 Agutus 2023.(Foto : handi)

SUKABUMI — Setiap sore sekumpulan anak-anak nelayan bermain di Pantai Citepus Kecamatan Palabuhanratu, 26 Agutus 2023. Iyop Sopian (12) Riki dan Rafli yang merupakan teman dekatnya.

Rumah mereka tidak jauh dari bibir pantai. Sekitar satu sampai dua kilometer dari rumah mereka. Ketiganya berumur sama dan masih duduk di Bangku Sekolah Dasar (SD).

Bacaan Lainnya

Rutinitas mereka sepulang sekolah kalau tidak bermain ya membantu orang tuanya yang berprofesi nelayan. Ketiganya sekolah di SD Negeri (SDN) Sriwijaya Citepus Kecamatan Palabuhanratu.

Tidak seperti di perkotaan, mereka bersekolah dengan berjalan kaki. Begitupun saat pergi bermain di pantai. Sehari-hari ketiganya hanya diberikan uang jajan Rp5 ribu. Tidak cukup sampai sore. Untuk mencukupi keinginan jajan ketiganya memilih cara bermain.

“Sehari-hari saya mah dikasih uang jajan Rp5 ribu, itupun kalau ada. Jika tidak ada, biasanya saat libur sekolah saya ikut mencangkul atau bertani di sawah atau di kebun guru. Nah, saat pas masuk sekolah ada uang tambahan, “jelas Iyop Sopian dengan nada malu-malu.

Di Kabupaten Sukabumi memang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) gratis. Namun, meski begitu biaya pendidikan tetap ada. Biaya membeli buku, baju seragam sekolah dan lain-lain.

Untuk biaya jajan saja jika sehari Rp5 ribu kali 26 hari dipotong libur sudah Rp130 ribu. Belum lagi untuk biaya jajan pada setelah pulang sekolah. Jika ditotalkan biaya untuk anak sekolah bisa mencapat Rp250 ribu sebulan bahkan lebih.

Hal itu disampaikan Misbah (54) yang seorang nelayan sekaligus orang tua Iyan Sopian. Menurutnya, kebutuhan kehidupan saat ini membuat kewalahan. Apalagi dirinya yang masih memiliki anak kecil.

MELAUT : Sejumlah nelayan pada saat pergi melaut. (foto Handi )

“Anak kami ada 4, satu sudah keluar sekolah dan bekerja di Jakarta. Satu masih SMA, satu SMP dan satu SD. Untuk kebutuhan anak sekolah sangat kewalahan. Untuk anak yang sekolah di SD sebulan bisa Rp250 ribu. Anak SMP bisa lebih dari itu karena perginya kadang menggunakan angkot. Anak yang SMA lebih mahal lagi karena sekolah di Swasta ada biaya bayaran sekolah, “cetus Misbah.

“Kalau ditotalkan kebutuhan untuk membiayai sekolah bisa sampai Rp2 juta perbulan. Ya susah, tapi ada juga rizkinya meski kami hanya seorang nelayan yang tidak menentu. Kadang kan cuaca suka tidak menentu ada gelombang tinggi kami terpaksa tidak melaut, “cetusnya.

Menurutnya, dalam mendidik anaknya. Dirinya selalu menyuruh anak-anaknya di waktu libur untuk bisa bekerja semampunya, misalkan dengan cara ikut membantu menggarap sawah orang lain atau gurunya saat libur sekolah. Biasanya dari hasil tersebut bisa membantu dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

“Kalau ikut mencangkul di sawah biasanya suka dikasih Rp40 ribu kadang Rp50 ribu dalam sehari. Itu cukup untuk bekal mereka satu minggu. Kadang kalau lebih bisa memberikan adik-adiknya. Itu bisa membantu kami kalau hasil tangkapan ikan lagi sedikit, “jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa untuk mencari ikan jarak tempuhnya semakin jauh seiring sudah banyaknya nelayan dan berdirinya PLTU Palabuhanratu. Selain cuaca laut tidak menentu, pencemaran laut juga menambah peliknya tangkapan ikan para nelayan di Palabuhanratu. Imbasnya kepada penghasilan dirinya yang semakin hari semakin menurun.

Bahkan, menurut dirinya jika saat cuaca buruk. Terpaksa dirinya harus meminjam uang kepada bosnya hingga menjual barang-barang yang ada dirumah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meski berada di tempat Ibukota Kabupaten Sukabumi yang terkenal dengan Destinasi wisata. Namun, rumah mereka hanya berada dipinggiran hotel-hotel dan perumahan mewah. Hal ini menujukan kondisi sosial ekonomi sangat berbeda dengan masyarakat lainnya.

Para nelayan ini hidup 100% mengandalkan hasil laut. Satu-satunya pekerjaan adalah nelayan. Ketika tangkapan laut menurun, langsung berdampak pada kondisi ekonomi. Dampak lanjutan, nasib pendidikan anak-anak.

“Pas ada himbauan gelombang setinggi 6 meter dari BMKG kami tidak memaksakan melaut. Kami juga tidak nekat meski kami butuh. Alhasil kami tidak menerima pendapatan. Kalau melaut rata-rata kami hanya mampu membawa uang Rp100 ribu bahkan kurang dari itu. Uang itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus membiayai perjalanan ke sekolah setiap hari, “terangnya.

Pernah pada suatu hari, Misbah melajutkan. Dirinya tidak melaut seminggu. Uang tidak ada, anak-anak harus tetap sekolah. Pinjaman uang ke orang lain dan bekerja sebagai buruh tani, tapi itu jelas tidak mecukupi. Sehari hanya mendapatkan Rp60 ribu dari pagi hingga siang.

BEKERJA : Sejumlah anak bekerja mencangkul. (Foto : Handi)

Menjadi buruh tani, menurutnya mengenal musim. Pasalnya tidak terjadi setiap bulan, misalnya dibutuhkan pada saat masa taman saja. Jadi tidak menjadi harapan untuk mata pencaharian sehari-hari.

Kodisi tersebut selaras dengan hasil publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi yang menyebutkan bahwa kondisi perekonomian nelayan di Kabupaten Sukabumi semakin tidak menentu.

Hal tersebut terlihat dari jumlah kapal nelayan yang beroperasi, dari jumlah tentinggi 1,090 kapal nelayan pada tahun 2012 lalu dari tahun ketahun jumlahnya semakin berkurang. Tercatat pada 2018 BPS mencatat sisa kapal nelayan yang beroperasi hanya 511 Perahu yang terdiri dari 348 Perahu tempel motor dan 163 Perahu motor.

Berdasarkan hasil Riset Siti Maemunah dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Akibat dari dampak perubahan iklim adalah terganggunya proses penangkapan ikan sehingga terjadi penurunan produksi ikan dan membuat nelayanan mengalami penurunan pendapatan.

Iwan selaku staf Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu menyatakan bahwa pada tahun 1990-an dimana pada saat itu terjadi modernisasi alat penangkapan ikan di masyarakat nelayan di Kecamatan Palabuhanratu yang bertujuan untuk peningkatan hasil tankap ikan demi kebutuhan ekspor ke luar negeri.

Modernisasi alat tangkap ikan yang terjadi pada tahun 1990-an pemerintah dengan memberikan bantuan perahu yang terbuat dari fiber, mesin perahu, jaring ikan dan lain sebagainya akan tetapi tidak semua nelayan kebagian bantuan tersebut. Selain itu juga pada tahun 1990-an telah dirancang untuk didirikan PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Palabuhanratu.

PPN ini kemudian diresmika oleh Presiden RI Bapak Soeharto pada tanggal 18 Februari 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IDB).

Pada hakikatnya pembentukan PPN ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat khsusnya nelayan melalui kemudahan beraktivitas sekaligus pusat pelaksanaan pengawasan sumber daya ikan (SDI) dan untuk menjaga kelestarian SDI serta lingkungannya.

Tahun 2004 hingga sekarang, pengelolaan mekanisme pelelangan beralih kepada KUD Mina Mandiri Sinar Laut. Pada awalnya pengelolaan pelelangan ikan hasil tangkapan yang dilakukan oleh KUD Mina Mandiri Sinar Laut berjalan lancar, namun pada pertengahan tahun 2005 hingga saat ini pelelangan tidak berjalan.

TPI tidak dipergunakan sebagaimana mestinya secara optimal sehingga memungkinkan terjadi pasar perdagangan ikan yang monopolistik. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya harga jual bagi produsen/nelayan dan menghambat proses pencatatan data sehingga harus segera diantisipasi oleh pihak pelabuhan dan pemerintah daerah setempat guna memperbaiki pelelangan ikan agar nelayan/produsen memperoleh harga jual yang lebih baik.

BERSANDAR : Sejumlah nelaya pada saat menyandarkan perahunya. (foto : handi )

Kebiasaan buruk seperti buang sampah ke laut, masih terjadi hingga kini. Kemiskinan sulit dihalau karena andalan pekerjaan hanya nelayan. Hanya seperempat rumah milik sendiri, sisanya menumpang, itupun kondisi tak permanen.

Nelayan Buruh Semakin Rapuh, Ekonomi Runtuh

Secara umum nelayan pun dapat dibedakan kedudukannya berdasarkan tiga tingkatan atau stratifikasi yaitu nelayan juragan, nelayan tradisional dan nelayan buruh.

Biasanya komunitas nelayan tradisional dan buruh yang selalu diidentikan dengan kemiskinan. Pada kawasan pesisir yang kaya akan sumber daya perikanan ini, justru banyak yang menjadi kantong kemiskinan.

Kondisi kemiskinan ini ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup. Usaha-usaha untuk menjadikan wilayah pesisir sebagai mesin pertumbuhan dan pemerataan ekonomi baru yang berkelanjutan masih sulit diwujudkan hal ini diduga karena pembangunan sektor maritim di Indonesia masih sarat dengan kelemahan.

Berdasarjab riset Kamaludin tahun 2005 menyampaikan, beberapa hal penyebab maritim Indonesia tertinggal adalah pertama Kebijakan maritim belum menyentuh aspek-aspek strategis yang mampu mengikat dan memayungi instrumen ekonomi maritim seperti sektor perikanan pertambangan dan energi lepas
pantai, pariwisata bahari, transportasi laut dan pelabuhan, serta sumber daya manusia di sektor maritim.

Kedua karena Karena maritme policy atau tidak menjadi payung politik bagi pembangunan ekonomi, maka kelembagaan yang telibat dalam sektor maritim juga akan mengalami disorientasi.

Kemudian Terjadinya backuash effeck secara masif yang menempatkan sektor maritim khususnya perikanan sebagai sektor pengurasan. Kecenderungan ini berpengaruh terhadap tingkat kebocoran sektoral yang justru membuat sektor perikanan menjadi kerdil dan marginal.

Sementara keempat faktor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan menjadi saluran membagi kemakmuran secara adil, tampaknya masih sulit diwujudkan karena wajah APBN yang continental oriented, tetap saja menempatkan sektor maritim termasuk provinsi berbasis maritim dan pulau-pulau kecil yang termarginalisasi dalam pembagian sarana dan prasarana pembangunan.

Wilayah pesisir merupakan sumber daya potensial di Indonesia umumnya, dan khususnya Kabupaten Sukabumi secara geografis Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas seluruh Pulau Jawa.

Dengan batas-batas wilayah secara administratif di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Samudera Indonesia (Samudera Hindia) di sebelah Selatan, Kabupaten Cianjur di sebelah Timur, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia.

Secara administratif, di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi terdapat sembilan kecamatan yang merupakan kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung dan Tegal Buleud.

Dengan wilayah seluas itu maka Kabupaten Sukabumi mempunyai predikat sebagai kabupaten terluas Se-Jawa dan Bali. Diketahui Kecamatan Palabuhanratu merupakan salah satu basis perikanan tangkap untuk wilayah penangkapan di Laut Selatan Jawa dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Samudera Hindia.

Selain itu Palabuhanratu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan menjadi salah satu sentra perikanan laut di pantai utara Jawa.

Letaknya yang strategis yaitu Lokasinya terletak sekitar 60 km ke arah selatan dari Kota Sukabumi serta fasilitas yang lengkap seperti adanya tempat pelelangan ikan, gedung pasar grosir ikan, gedung pengecer ikan, kios, gudang, kantor yang dimanfaatkan oleh para pengusaha perikanan, kios penjualan, tempat pengepakan ikan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya membuat daerah ini menjadi salah satu daerah pemasok ikan untuk Pulau Jawa dan sekitarnya.

Selain itu juga hasil dari penangkapan ikan di Pelabuhanratu ini sudah menjadi komoditi ekspor misalnya ke negara-negara Eropa, Cina, Asia Tenggara dan lainnya, adapun ikan yang diekspor yaitu Tuna, Layur, Cakalang dan lainnya.

Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang nelayan yang menggantungkan hidupnya dari kekayaan alam laut di kawasan ini.

Di dalam masyarakat nelayan Pelabuhanratu terdapat pengelompokan nelayan ke dalam beberapa kelompok yaitu nelayan juragan di Pelabuhanratu disebut Taweu yaitu mereka pemilik modal dan yang memiliki kapal, yang kedua yaitu nelayan buruh yaitu para nelayan yang menangkap ikan menggunakan kapal para nelayan juragan dan yang terakhir yaitu nelayan tradisonal yaitu para nelayan yang menggunakan alat tangkap sendiri tapi masih bersifat tradisional.

Selain pengelompokan masyarakat nelayan Pelabuhanratu berdasarkan modal dan alat tangkap, adapula pengelompokan lain yaitu masyarakat nelayan penuh, masyarakat nelayan sambilan utama, dan masyarakat sambilan tambahan.

Namun ironisnya di tengah sumber daya alam khususnya dalam bidang perikanan melimpah kehidupan ekonomi dari masyarakat nelayan di Pelabuhanratu ini pun masih terbilang berada di bawah garis kemiskinan khususnya bagi mereka para nelayan tradisional dan buruh, seperti halnya pada masyarakat nelayan Indonesia pada umumnya, para nelayan hanya bisa memenuhi kebutuhan primer saja karena hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan masih sangat minim.

Adapun masalah yang dihadapi oleh nelayan diantaranya yaitu masalah struktural, berbagai faktor yang berkaitan dengan masalah struktural dalam masyarakat nelayan Pelabuharatu yaitu berkaitan dengan keterbatasan modal usaha dan teknologi penangkapan ikan, biasanya peralatan yang masih mereka gunakan pun masih sangat sederhana dan perahu yang digunakan untuk menangkap ikan pun masih tradisional, sehingga hasil tangkapan mereka pun masih sangat minim terlebih lagi para nelayan dihadapkan dengan masalah kenaikan BBM, sehingga penghasilan mereka pun tidak sebanding dengan kerja keras
yang mereka lakukan.

Musim Paceklik Nelayan Tercekik

Selain itu, juga biasanya nelayan dihadapkan dengan musim paceklik dan keadaan cuaca yang tidak mendukung untuk melakukan penangkapan ikan hal tersebut menjadi masalah bagi para nelayan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada musim paceklik ini biasanya para nelayan meminjam uang terlebih dahulu kepada para juragan atau pengumpul ikan dan dibayar dengan hasil tangkapan ikan berikutnya ketika cuacanya sudah mulai membaik.

Data National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menyebut, suhu rata-rata permukaan luat mencapai 21,2 derajat sejak awal April 2023, mengalahkan suhu tertinggi sebelumnya sebesar 21 derajat pada 2016.

Menurut Erwin Suryana, pegiat Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) seperti yang ditulis mongabay.co.id, kenaikan suhu permukaan laut akan membuat pemutihan karang (coral bleaching), karena tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae mengalami kematian.

Dampak dari pemutihan koral dirasakan pula oleh mangrove dan padang lamun yang jadi habitat biota laut. Pertumbuhan dan perkembangan biota menjadi terganggu bahkan mati akibat kenaikan suhu air laut.

Perubahan iklim di pesisir, katanya, juga berdampak terjadinya peningkatan gelombang sampai titik ekstrem, ditambah permukaan laut meningkat karena es mencair di kutub.

Akibat intrusi air laut yang makin besar, pasokan air tawar, terutama di pulau-pulau kecil berkurang. Kalau terus berlanjut, situasi ini akan memicu abrasi pantai yang makin meningkat, hingga pemukiman, tambak, daerah pertanian, serta kawasan pantai lain akan rusak.

Ujung-ujungnya, penghasilan keluarga menurun sampai anak-anak nelayan sulit mengakses pendidikan, mendapat asupan pangan bergizi, hingga kemampuan mengakses layanan kesehatan berkurang.(hnd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *