SUKABUMI – Harapan Pemkab Sukabumi untuk menjadikan sektor pariwisata bersaing di kancah nasional bahkan internasional, nampaknya masih sulit terwujud. Segudang pekerjaan rumah masih harus dibereskan.
Bukan hanya dari sektor fasilitas saja, dalam hal pengelolaan pun nampaknya masih butuh waktu panjang kalau tidak segera diperbaiki agar bisa lebih baik lagi. Masih terlalu banyak laporan para wisatawan luar daerah yang mengeluhkan ketidak beresan pariwisata yang saat ini sudah memegang predikat internasional.
Salah satunya aktivitas pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan yang membuat geram berbagai elemen baru-baru ini. Sontak, hal ini pun memicu reaksi dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari pegiat wisata dan musisi Palabuhanratu. Mereka mengajak agar semua bisa bersama-sama memerangi pungli di tempat wisata.
Perlawanan terhadap pungli itu diaplikasikan para pegiat wisata dan musisi, melalui pemasangan banner di berbagai titik lokasi menuju destinasi wisata Sukabumi.
Banner-banner tersebut berisi pesan atau ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun citra positif, terutama di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu.
Satu di antara pegiat wisata, Agus Setiawan mengatakan, banner dipasang di sejumlah titik strategis di ruas jalan menuju lokasi wisata. Termasuk di lokasi menuju Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi yang berdekatan dengan perkantoran Pemkab Sukabumi.
Gerakan yang digagasnya itu, dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk pungli yang ada di tempat-tempat wisata. Dia juga mendorong wisatawan untuk tidak takut melapor ke pihak berwenang ketika mendapati aktivitas pungli dan premanisme.
“Ini sebagai bentuk gerakan sosial. Bagaimana kita bersama-sama membangun citra pariwisata di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Apalagi hal itu sempat viral karena ulah segelintir oknum yang bisa kita bilang memanfaatkan ramainya wisatawan dengan aktivitas pungli,” ujar Agus kepada Radar Sukabumi, Minggu (13/3).
Menurut Agus, prilaku oknum itu harus dilawan bersama-sama dan jangan berpangku tangan demi menjaga nama baik destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi.
Di sisi lain, dirinya mengaku tidak sepenuhnya berpikir negatif dengan adanya aktivitas yang disebut dengan pungutan di lokasi wisata. Tapi selama regulasinya mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
“Selama pungutan itu bersifat wajar, tidak membebani wisatawan, ada regulasinya dan disertai tanda bukti yang legal, mungkin tidak masalah. Sebab, tidak sedikit juga destinasi wisata yang dikelola desa setempat melalui aturan desa atau perdes.
Namun hal itu tumpul dengan aturan yang dikeluarkan Badan Pengelola Geopark Ciletuh Palabuhanratu berdasarkan Perda,” paparnya.
Agus menilai, tidak sulit jika hal tersebut dikerjasamakan dengan Dinas Pariwisata. Namun peruntukannya dipertegas dan diperjelas. Misalnya digunakan untuk memelihara dan menjaga kebersihan di area wisata.
“Tidak sedikit loh wisatawan yang datang, kemudian mereka botram (makan bersama). Nah sampahnya ini tidak sedikit dibiarkan berserakan.
