SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara angkat bicara terkati adanya persoalan dugaan pungli di tempat wisata di Kabupaten Sukabumi, Dirinya mengaku akan segera mendalaminya. Yudha juga sangat menyayangkan adanya pungli tersebut yang akan berdampak negatif terhadap sektor wisata.
“Saya akan mendalami dengan pihak dinas. Apakah adanya penarikan retribusi itu sepengetahuan pemda terkait atau tidak. Apakah ada dasar hukumnya atau tidak. Saya akan coba mendalami itu,” ujar Yudha kepada Radar Sukabumi, Minggu (13/3).
Menurut legislator dari Partai Gerindra ini, kalaupun ada retribusi secara liar, itu sangat disayangkan. Kalaupun perlu adanya retribusi, ini harus diatur sedemikian rupa, serta ada dasar-dasar maupun aturannya. Sebaliknya, kalaupun tidak ada retribusi maka harus dijamin bahwa itu tidak ada pungutan-pungutan liar, tanpa ada koordinasi tertentu.
“Jadi dengan adanya pungutan-pungutan liar itu, akan membebani wisatawan yang datang ke Kabupaten Sukabumi. Di sisi lain, kita ini sedang mendorong objek wisata yang ada di Sukabumi agar kembali bangkit di tengah pandemi Covid-19,” papar Yudha.
Maka dari itu, perlu adanya sebuah jalan keluar dan juga solusi. Apabila terdapat retribusi untuk kearipan lokal, juga bersifat untuk ketertiban lokal.
Lahan parkir dan lain lain itu, harus ada dasar hukumnya. Termasuk tarifnya pun harus disesuaikan, jangan sampai tidak berdasar dan harus ada formula yang jelas. Sehingga, retribusi tersebut menjadi Pemasukan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sukabumi. Kita lihat seperti apa dan kita akan turun ke lapangan untuk survei apakah betul ada pungli,” tegas Yudha.
Dia menegaskan, pandemi covid-19 sudah 2 tahun membuat sektor wisata terpukul, sehingga berdampak terhadap kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi. Apalagi sekarang pandemi akan berubah menjadi endemi dan berharap sektor pariwisata bisa kembali bergairah serta mendongkrak perekonomian.
“Ini takut menjadi beban bagi wisata yang hadir, sehingga tempat pariwista malah sepi dan tidak dikunjungi wisatawan. Maka perlu adanya formula yang harus diambil oleh pemda. Kalaupun ada restibusi harus sesuai dan harganya pun harus realistis,” tandasnya.(ris/d)
