Bukan hanya di Papua, melainkan juga di TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga lainnya. Kebijakan umum dengan pendekatan damai itu, dipastikan bakal terus berjalan. Termasuk pembangunan untuk kesejahteraan.
Namun demikian, pemerintah juga tidak tutup mata apabila kebijakan-kebijakan itu diselewengkan. Dia menyebutkan bahwa penelusuran terhadap dugaan korupsi di Papua juga sudah dilakukan pemerintah.
“Yang selama ini dipertanyakan, kenapa korupsi dibiarkan, kami sekarang sudah menentukan sepuluh korupsi terbesar. Baik (berdasar) laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN,” kata Mahfud. “Kami sudah punya sepuluh kasus korupsi besar (di Papua) yang itu juga akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka (para pelaku, Red),” sambungnya.
Sementara Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menuturkan, bertanggungjawab atas penyerangan terhadap empat anggota TNI. Yang melakukan penyerangan merupakan TPNPB-OPM Komando Daerah Pertahanan (Kodap) Pegunungan Bintang. ”Pemimpinnya Lamek Taplo dengan 40 anggotanya,” jelasnya.
Menurutnya, TPNPB-OPM tidak akan panic dan takut dengan pasukan Indonesia. Sebanyak apapun pasukan Indonesia dengan sebutan Pasukan Setan atau Pasukan Harimau. ”Kami memiliki 33 Kodap dari Sorong hingga Merauka. Dengan tiap Kodapnya 2.500 anggota tetap,” ujarnya.
Bagian lain, Polri kembali mendata jumlah anggota KKB. Bila, beberapa pekan lalu Satgas Nemangkawi memprediksi jumlah anggota KKB mencapai 70 orang. Kini Korps Bhayangkara memiliki hitungan yang berbeda. Yakni, 150 orang.
Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadan menjelaskan, jumlah dari anggota KKB kurang lebih 150 orang. Jumlah itu merupakan anggota KKB yang militan. ”Belum diketahui kalau simpatisannya,” paparnya dalam konferensi pers di Mabes Polri kemarin.
Menurutnya, diyakini untuk jumlah simpatisannya bisa lebih banyak. Satgas Nemangkawi juga belum mengetahui untuk jumlah simpatisan. ”Yang militan itu ikut melakuan penyerangan bersenjata dan simpatisan tidak,” terangnya.
Simpatisan dari KKB ini diduga terdeteksi dari adanya hoax yang muncul dan menyerang Satgas Nemangkawi. Salah satu hoax yang muncul terkait serann ke gereja dan melukai tiga perempuan. Padahal, Satgas Nemangkawi memastikan tidak ada kejadian semacam itu.
Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombespol M. Iqbal Alqudusy menjelaskan, pihak yang memuat hoax penembakan tiga perempuan telah meminta maaf dan mencabut informasinya. ”Hoax itu membuat resah masyarakat,” ujarnya.
Kemarin Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dibebankan kepada dirinya. Rencana aksi tersebut harus ada aksi nyatanya. Selain itu memperkuat rasa persatuan.
”Ini harus tuntas terlaksana sebelum periode pemerintahan berakhir,” ucapnya. Ma’ruf berencana akan berkunjung ke Papua dan Papua Barat. Ini setelah rencana aksi dapat pengesahan dari Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, Ma’ruf menegaskan bahwa pembangunan di Papua bukanlah dengan pendekatan keamanan. Melainkan ingin pendekatan kesejahteraan. ”Keamanan ini untuk melindungi masyarakat,” bebernya. Dia tak ingin ada salah persepsi terkait tindakan pemerintah. (idr/lyn/syn)
