Ditembaki KKB, Anggota Yonif 310/KK Sukabumi, Selamat

Menurut pejabat yang pernah bertugas sebagai menteri pertahanan itu, aparat keamanan sudah berhasil memisahkan KKB dengan masyarakat sipil.

“Cara memisahkan itu artinya agar teroris (KKB) itu nggak menjadikan masyarakat atau warga sipil sebagai tameng. Kan mereka sering masuk ke masyarakat lalu bikin kekacauan lalu masyarakat dijdikan tameng,” jelas Mahfud. Saat ini, aparat gabungan sudah menguasai titik-titik yang biasa dijadikan basis oleh KKB.

Bacaan Lainnya

Di lokasi itu juga dilakukan penyisiran secara hati-hati. Tujuannya tidak lain memastikan tidak ada masyarakat sipil. “Teknis menembaknya pun sudah diatur, harus ini dulu, ada kepastian sekian persen, tembakan tidak nyasar ke orang lain, baru dilakukan. Sehingga tidak ada warga sipil yang kena,” beber dia.

“Sampai tadi malam (Selasa malam, Red), itu masih ada kontak senjata, masih ada korban,” lanjutnya. Aksi-aksi yang dilakukan KKB belakangan ini juga terus dicermati oleh pemerintah.

Rentetan serangan itu juga membuat pemerintah kian yakin untuk menindak KKB secara tegas. “Yang sejauh ini sebenarnya sudah dilakukan dengan cukup baik di lapangan oleh Polri, TNI, pemerintah (daerah), BIN, serta aparat terkait seperti BNPT,” jelasnya.

Tindakan khusus sebagai kebijakan khusus, lanjut Mahfud, akan terus dilakukan untuk melumpuhkan KKB. Itu dinilai perlu dilakukan demi memproteksi masyarakat Papua. “Melindungi masyarakat agar merasa aman dari tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok kecil (KKB, Red),” imbuhnya.

Di luar itu, kebijakan umum juga terus dijalankan oleh pemerintah. Yakni kebijakan terhadap sebagian besar masyarakat Papua. “Pemerintah secara umum menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, tanpa senjata,” tegasnya.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam beberapa hal. Milai instruksi presiden (inpres) nomor 9 tahun 2020, afirmasi berkaitan dengan dana otsus, afirmasi terkait politik, dan afirmasi di bidang pendidikan. Tidak hanya itu, kesempatan besar juga dibuka oleh pemerintah supaya masyarakat Papua bisa berkiprah di instansi-instansi pelat merah.

Pos terkait