Check In Belum Nikah Terancam Pidana, PHRI Kota Sukabumi Tak Terima : Sama Saja Mematikan Usaha Kami

layanan room service jaringan hotel
layanan room service jaringan hotel RedDoorz memberikan jaminan keamanan bagi pelanggan dengan mengimplementasikan program HygienePass di ratusan mitra hotelnya. (Foto : Ilustrasi Jawapos)

SUKABUMI — Munculnya isu terkait sanksi pidana bagi pasangan yang bukan suami istri atau belum nikah dan melakukan Check In di hotel, menjadi sorotan berbagai kalangan. Tidak terkecuali, Badan Perhimpunan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Kota Sukabumi menilai sanksi pidana yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) itu berlebihan. Pasalnya, jika aturan itu sampai disahkan maka akan berdampak pada industri pariwisata dan perhotelan.

Humas Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI Kota Sukabumi, Arif Rachman Arifin mengaku tidak setuju dengan adanya RKUHP tersebut karena dinilai dapat mematikan hotel dan restoran yang ada.

“Jelas kami tidak setuju dengan adanya RKUHP yang terkait sanksi pidana bagi pasangan yang buka suami istri dan melakukan Check In di hotel tersebut. Kalau sampai jadi UU sama saja dengan mematikan lestoran dan hotel,” kata Arif kepada Radar Sukabumi, Selasa (25/10).

Terlebih, lanjut Arif, Kota Sukabumi pendapatannya hampir 50 persen dari jasa, sekitar 25 persen diantaranya dari lestoran dan hotel. Sebab itu, jika RKUHP tersebut disahkan tidak menutup kemungkinan tamu dari luar daerah enggan datang.

“Karena itu, kami tidak setuju dengan adanya aturan tersebut karena akan berdampak sangat besar terhadap lestoran dan hotel,” cetusnya.

Ia mengaku, khawatir jika peraturan tersebut sampai disahkan karena berpotensi menurunkan okupansi hotel. Terlebih, hotel sempat terdampak selama pandemi Covid-19.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *