Calon Jamaah Umrah Indonesia Belum Bisa Berangkat, Wakil Ketua Umum Bidang Umrah Gaphura Ajak Bersabar sampai Juknis Disepakati Kedua Negara

  • Whatsapp
TERAPKAN PROKES: (Dua kanan) Dirut Ambassador Tour and Travel/Waketum Bidang Umrah Gaphura, Agah Sanusi foto bersama Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin (baju putih), Plt Dirjen PHU Khoirizi yang sekarang telah diganti oleh Prof.Hilman Latief saat menghadiri Acara FGD Mitigasi Umrah di Musim Pandemi awal Oktober 2021.

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada 9 Oktober 2021, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengadakan konferensi pers perihal diterimanya nota diplomatik dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia melalui kedutaanya di Jakarta, dimana dalam nota diplomatik tersebut intinya pemerintah kerajaan Saudi Arabia sedang mempertimbangkan untuk kembali membuka izin umrah bagi jamaah asal Indonesia dengan beberapa peraturan dan petunjuk teknis (Juknis) yang sedang dibahas oleh satu komite di Saudi Arabia.

Nota diplomatik ini ternyata ditanggapi beragam oleh berbagai pihak, tidak terkecuali oleh calon jamaah umrah dan masyarakat di seluruh tanah air. Bahkan pemberitaan di media televisi terkadang menimbulkan pemahaman bahwa umrah seolah-olah sudah dibuka bagi jamaah asal Indonesia. Padahal status Suspend (Penundaan,red) izin umrah untuk Indonesia beserta sembilan negara lainnya sampai saat ini belum dicabut.

Bacaan Lainnya

Untuk memberikan informasi yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada baik di Indonesia maupun di Saudi Arabia, hari Jumat (22/10/2021) Radar Sukabumi mencoba mendapatkan informasinya langsung dari salah satu pelaku usaha sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yaitu Ambassador Tour and Travel yang berlamat di JL. RE.Martadinata No.78, Kota Sukabumi.

Kami berhasil mewawancarai langsung Direktur Utama (Dirut) Ambassador Tour and Travel yang sekaligus juga merupakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Umrah di asosiasi umrah Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura), Agah Sanusi. Berikut petikan wawancara Redaktur Pelaksana Radar Sukabumi, Sri Sumarni dalam suasana santai dengan Dirut Ambassador Tour and Travel, Agah Sanusi:

 

Menyikapi perkembangan di masyarakat setelah disampaikannya nota diplomatik oleh Menteri Luar Negeri RI beberapa saat yang lalu, bagaimana informasi yang sebenarnya?

Begini, ada yang harus diluruskan mengenai inti daripada nota diplomatik yang disampaikan oleh Ibu Menlu pada 9 Oktober 2021 yang lalu supaya masyarakat menjadi lebih mengerti. Inti dari nota diplomatic itu adalah langkah awal pemerintah Saudi Arabia untuk kembali memberikan izin umrah bagi jamaah asal Indonesia, dengan dibentuknya sebuah komite bersama antar beberapa kementerian dan semua stake holder terkait di Saudi Arabia untuk segera menentukan petunjuk teknis dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh jamaah Indonesia nantinya. Jadi, ini bukan informasi pembukaan umrah seperti yang berkembang saat ini di sebagian besar masyarakat kita. Masih dibahas bagaimana teknisnya sebelum nanti betul-betul umrah bagi jamaah asal Indonesia ini dibuka secara resmi oleh pemerintah Saudi Arabia.

 

Apa ketentuan-ketentuan yang sedang dibahas atau harus dipenuhi oleh calon jamaah asal Indonesia nantinya, agar bisa melaksanakan ibadah umrah lagi?

Ada beberapa persyaratan yang memang perlu dibahas dan dikerjakan bersama antara pihak Indonesia juga pihak Saudi Arabia, dan semua itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Setidaknya ada tiga hal yang berhubungan dengan persyaratan-persyaratan tersebut yaitu vaksin, Sertifikat Vaksin Covid 19, dan karantina.

Pertama adalah vaksin. Pemerintah Saudi Arabia masih menyetujui hanya empat Vaksin Covid-19 yang digunakan di negaranya, dan harus diikuti oleh jamaah dari Indonesia apabila berangkat nanti. Empat vaksin ini yaitu Moderna, Astrazeneca, Pfizer dan Jhonson & Jhonson.

Kedua adalah Sertifikat Vaksin Covid-19. Sertifikat Vaksin Covid-19 menjadi syarat wajib dalam pengajuan Visa Umrah, kemudian sertifikat vaksin yang di negara kita terdapat dalam Aplikasi Peduli Lindungi, ini sama persis dengan aplikasi di Saudi Arabia yang bernama Tawakalna, dimana salah satu fungsinya adalah mengecek informasi status vaksinasi seseorang. Sertifikat Vaksin Covid-19 dalam Aplikasi Peduli Lindungi belum terintegrasi dengan Aplikasi Tawakalna di Saudi, sehingga kode QR sertifikat di Peduli Lindungi belum bisa terbaca di Saudi Arabia.

Ketiga adalah karantina. Masa karantina di negara kita bagi pelaku perjalanan yang menggunakan penerbangan internasional beberapa kali mengalami perubahan, disesuaikan dengan beberapa alat ukur yang sedang berkembang. Seperti ada tidaknya varian baru dari Virus Covid-19, serta dari mana datangnya penumpang internasional, apakah dari negara yang kasus Covid-19 nya rendah, sedang atau tinggi.

Saat ini masa karantina untuk penumpang pesawat internasional yang tiba di negara kita adalah 5×24 jam (sebelumnya 8×24 jam). Jamaah umrah masuk dalam kelompok penumpang pesawat internasional ini. Nah, ketiga hal di atas sekarang sedang dibahas baik di komite yang dibentuk oleh Pemerintah Saudi (masalah vaksin dan sertifikat), juga di pemerintah Indonesia (Vaksin, sertifikat dan masa karantina).

 

Bagaimana kalau calon jamaah yang sudah divaksin tapi dengan Vaksin Sinovac?

Betul sekali, sebagian besar masyarakat kita termasuk calon jamaah umrah sudah divaksinasi dengan Vaksin Sinovac di awal-awal program vaksin lalu. Vaksin Sinovac setelah disetujui oleh WHO, kini sudah disetujui juga oleh Saudi Arabia, akan tertapi untuk calon jamaah yang sudah divaksin Sinovac ini harus dilakukan tambahan suntik vaksin ketiga atau dikenal dengan nama Vaksin Booster dengan salah satu dari empat vaksin yang diakui Saudi itu (Moderna, Pfizer, Astrazeneca dan Jhonson & Jhonson).

 

Apakah vaksin untuk suntikan ketiga (Booster) bagi yang sudah divaksin Sinovac sudah tersedia untuk calon jamaah umrah?

Pertanyaan yang menarik. Vaksin Booster saat ini baru diperuntukan untuk Tenaga Kesehatan (Nakes ) saja. Untuk masyarakat umum, Menteri Kesehatan (Menkes)beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan bahwa Vaksin Booster untuk umum akan mulai tersedia di Februari 2022. Nah ini juga yang masih menjadi pembahasan serius antara pihak kemenkes Indonesia dengan Kemenkes Saudi, kita sedang mencoba agar pemerintah Saudi juga menyetujui Vaksin Sinovac tanpa harus menggunakan Booster, karena WHO juga sudah memberikan rekomendasi untuk Vaksin Sinovac ini. Jadi seharusnya Saudi juga menyetujuinya. Karena kalau harus menggunakan Vaksin Booster untuk umum sampai sekarang belum ada, soalnya untuk program vaksinasi Covid-19 secara nasional saja yang divaksin dengan dua dosis lengkap jumlahnya baru sekitar 32 persen saja. Ini juga tentunya menjadi pertimbangan Kemenkes dalam penyediaan Vaksin Booster kedepannya.

 

Mengenai karantina, apakah ada ketentuan khusus untuk jamaah umrah?

Aturan karantina di Indonesia selama pandemi Covid-19 ini, ditentukan oleh Satgas Covid-19. Untuk jamaah umrah tetap dimasukan dalam kelompok penumpang dengan pesawat internasional. Jadi tetap berlaku 5×24 jam setelah kembali dari Saudi, sampai nanti mungkin adalagi perubahan. Sementara ini, Airport yang digunakan untuk penerbangan internasional khusus buat calon jamaah umrah hanya Soekarno-Hatta. Oleh karena itu, Kemenag berencana apabila izin umrah untuk jamaah Indonesia sudah dibuka resmi oleh Pemerintah Saudi, pemberangkatan dan karantina kepulangan jamaah akan dilakukan satu pintu melalui Asrama Haji Pondok Gede atau Asrama Haji Bekasi. Tujuannya untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan bagi jamaah selama masa pandemi ini.

Bisa diinformasikan, apa saja yang sudah dilakukan sebagai persiapan apabila izin umarah untuk jamaah dari Indonesia betul-betul dibuka dalam waktu dekat ini?

Baik, saya kebetulan mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Umrah di Gaphura. Beberapa waktu yang lalu, pada 19 dan 21 Oktober 2021 ikut menghadiri Focus Group Discussion (FGD) “Persiapan Pemberangkatan Umrah di Masa Pandemi”, hadir saat itu Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Prof Hilman Latif, Staff Khusus Wakil Presiden RI Arif Rachman, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi, Kapuskes Haji dr. Budi, dan dari Direktoran kekarantinaan dr. Imran Pambudi. FGD yang dihadiri oleh perwakilan dari delapan Asosiasi Umrah dan Haji (Gaphura, Himpuh, Amphuri, Sapuhi, Aspurindo, Asphuri dan Ampuh) membahas dan mendiskusikan tentang issue-issue yang berkembang dan persiapan pemberangkatan jamaah di masa pandemi ini menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Semua asosiasi sepakat menolak adanya karantina bagi jamaah umrah, mengingat jamaah yang berangkat sudah divaksin lengkap bahkan ditambah dengan PCR negatif sebagai syarat perjalanan internasional.
2. Meminta agar pemberangkatan jamaah umrah tidak hanya terpusat dari Airport Soekarno-Hatta saja, tetapi dibuka dari beberapa Airport lainnya seperti Medan, Makassar, dan Surabaya.
3. Meminta kepada Kemenkes supaya segera mengintegrasikan kode QR dalam Sertifikat Vaksin Covid-19 yang ada dalam Aplikasi Peduli Lindungi dengan Tawakalna di Saudi.
4. Meminta kepada Kemenkes, apabila diharuskan menggunakan Booster, supaya secepatnya difasilitasi Vaksin Booster berbayar untuk calon jamaah umrah.
5. Meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) agar diberikan optional tempat karantina selain asrama haji, apabila tetap diharuskan melakukan karantina untuk jamaah umrah.
6. Mendesak Deplu, Kemenkes dan Kemenag agar bisa meyakinkan Saudi Arabia bahwa Vaksin Sinovac aman digunakan oleh jamaah umrah tanpa syarat adanya Booster.
7. Meminta Deplu dan Kemenag agar menaikan status Staff Khusus Haji di KJRI Jeddah manjadi Atase Haji dan Umrah untuk menjembatani permasalahan umrah dan haji yang semakin komplek.
8. Meminta Kemenag agar secepatnya mengeluarkan petunjuk teknis pemberangkatan umrah di masa pandemi, termasuk harga referensi umrah sebagai acuan PPIU dalam menentukan harga jual umrah.

 

Itulah beberapa hal yang sudah kita lakukan melalui FGD bersama semua Asosiasi PPIU dan Kemeterian terkait. Jadi, selama belum tercapai kesepakatan dan dibuatkan ketentuan teknis tentang pemberangkatan umrah di masa pandemi ini, dipastikan calon jamaah umrah dari Indonesia masih harus menunggu beberapa waktu ke depan. Kita ingin adanya kepastian petunjuk teknisnya dulu, supaya jamaah umrah betul-betul bisa melaksanakan Ibadah umrah dengan nyaman meskipun dalam masa pandemi. Sampai saat ini pemerintah kita melalui Kemenlu, Kemenag, Kemenkes, Satgas Covid-19, sedang terus berupaya melalui jalur diplomatik agar pemerintah Saudi memberikan izin umrah untuk jamaah dari Indonesia dengan syarat-sayarat yang tidak memberatkan jamaah.

Terakhir, apa saran atau masukan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya calon jamaah umrah yang berniat berangkat ibadah umrah?

Ya. Kepada calon jamaah umrah yang masih tertunda pemberangkatannya sejak Maret 2020 yang lalu, calon jamaah yang berniat berangkat ibadah umrah dan masyarakat Sukabumi pada umumnya, saya menghimbau supaya tetap bersabar dan berdoa, semoga secepatnya izin umrah untuk jamaah dari Indonesia segera dibuka dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan jamaah. Menghadapi informasi-informasi yang berkembang, diharapkan calon jamaah untuk berhati-hati dalam menerima informasi. Kalau perlu bisa ditanyakan langsung ke kantor-kantor PPIU terdekat, atau bisa juga ke kantor Ambassador Tour, supaya bisa mendapatkan informasi yang jelas, akurat dan accountable dan bukan dari media-media yang tidak resmi atau tidak jelas sumbernya. Insya Allah tidak akan lama lagi izin ibadah umrah bagi jamaah dari Indonesia akan segera dibuka, Aamiin. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *