Apresiasi Langkah Kemenlu, Gaphura Tunggu Juknis Umrah

  • Whatsapp

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Jamaah umrah dari Indonesia mendapat kabar yang menggembirakan terkait pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi yang menyatakan bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kembali membuka ibadah umrah.

Seperti diketahui, kebijakan tersebut disampaikan Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta melalui nota diplomatik yang dikeluarkan pada hari Jumat (8 Oktober 2021).

Tentu saja informasi ini dengan cepat tersebar, dan diketahui oleh masyarakat luas. Tidak sedikit yang mengapresiasi langkah Menlu atas usahanya dalam melobi Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi supaya cepat membuka layanan umrah terutama dari Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum 3 Bidang Umrah Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura), Agah Sumpena.

“Kami selaku penyelenggara layanan jamaah umrah mengapreasiasi atas langkah nota diplomatik yang dilakukan oleh Menlu RI, ibu Retno Marsudi supaya pihak Arab saudi segera membuka layanan umrah dari Indonesia,” ujar Agah kepada Radar Sukabumi, Minggu (10/10/2021).

Pihaknya juga mengapresiasi kepada pihak Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah umrah.

Namun dari informasi yang disampaikan oleh Menlu di atas, Agah yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. Ambassador Tour and Travel yang beralamat di Jl.RE.Martadinata No.78 Kota Sukabumi tersebut menilai bahwa sebenarnya belum ada pembukaan secara resmi terkait pelaksanaan ibadah umrah. Melainkan ini baru langkah awal pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan tanggapan atas tindak lanjut dari pertemuan diplomatik antar dua negara.

“Sebenarnya hal ini belum bisa dikatakan secara resmi pihak Arab Saudi mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci. Karena memang masih banyak yang harus dibahas antara kedua negara, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang,” ungkapnya.

Meski begitu, pria ramah asli Sukabumi ini kembali menjelaskan bagaimanapun ini adalah berita gembira sudah ada lampu hijau dari pihak Arab Saudi kepada masyarakat Indonesia untuk segera bisa menjalankan ibadah umrah kembali.

“Patut disyukuri sudah ada titik terang bahwa calon jamaah umrah yang sudah tertunda lebih dari satu tahun bisa segera terbang, dan menjalankan umrah di Makkah, namun masyarakat juga harus bersabar dahulu karena masih banyak yang harus dibahas terutama dalam menjalankan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” tambahnya.

Untuk menjalankan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19, lanjut Agah, tentunya perlu banyak bahasan. Terutama yang berkaitan dengan aturan pelaksanaan umrah atau setidaknya ada beberapa catatan yang perlu untuk segera dituntaskan oleh pemerintah supaya penyelenggaraan umrah bisa segera terlaksana dengan baik.

“Sampai saat ini suspen atas penundaan umrah dari 9 negara, termasuk Indonesia belum dicabut. Penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia atau sebaliknya belum dibuka, meskipun ada penerbangan seminggu sekali dengan maskapai Saudi AirLines tapi hanya diperuntukkan bagi para mukimin atau yang bekerja di Arab Saudi,” terangnya.

Gaphura pun juga menyoroti terkait penyediaan vaksin booster dari pemerintah. Mengingat sampai sekarang ini pihak Kerajaan Arab Saudi belum bisa menerima sertifikasi vaksin yang menggunakan Sinovax.

“Iya benar, pihak Arab Saudi ini hanya mengakui 4 jenis vaksin saja yaitu Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, atau Moderna. Adapun bagi calon jamaah umrah kita yang sudah dua kali divaksin dengan jenis vaksin Sinovax, mereka harus tetap mendapatkan booster diantara ke-4 jenis vaksin yang sementara ini diakui Arab Saudi,” paparnya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum 3 Bidang Umrah Gaphura ini juga menyoroti aturan karantina yang dinilainya terlalu lama.

“Sebagaimana disampaikan oleh Menlu RI juga belum pasti. Kalau benar adanya karantina selama 5 hari, tentu akan memperpanjang waktu umrah dan tentu saja ini akan menyulitkan calon jamaah umrah apalagi yang berasal dari kalangan ASN maupun pebisnis karena waktu yang sangat lama,” imbuhnya.

Dalam hal karantina, Gaphura sudah mengusulkan kepada Kemenag untuk disampaikan ke Arab Saudi supaya pelaksanaan ibadah umrah dari Indonesia tidak dikarantina. Termasuk mendesak pemerintah agar segera membuat petunjuk teknis (juknis) umrah selama pandemi Covid-19 termasuk didalamnya penyediaan vaksin booster hingga masalah digitalisasi umrah.

“Semua itu sudah Gaphura usulkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) RI, jadi sebelum menjadi Keputusan Menteri Agama (KMA) alangkah baiknya dibahas secara serius terlebih dahulu juknisnya seperti karantina, penyediaan vaksin booster, akses kode QR di sertifikat vaksin yang harus disingkronkan dengan sistem di Arab Saudi. Karena bagaimanapun pelaksanaan umrah saat ini dilakukan serba digital beda dengan dahulu,” pungkasnya.(sri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *