ASN Dilarang Lakukan Hal Ini Selama Libur Imlek Tahun Ini

Warga membersihkan patung dewa di Vihara Kwan In Thang, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (6/2/2021). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

RADARSUKABUMI.com – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro berjalan mulai hari ini (9/2). Pemetaan wilayah atau zona untuk menekan laju persebaran Covid-19 itu akan dilakukan hingga tingkat RT dan RW.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menerangkan, kebijakan baru itu berlaku hingga 22 Februari 2021. Pemerintah melalui satgas Covid-19 di tingkat desa akan memetakan hingga lingkup kecil.

Bacaan Lainnya

”Indikator penerapan PPKM tingkat RT tersebut akan memetakan kondisi masing-masing wilayah seperti zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan,” papar Airlangga kemarin (8/2).

Pemberlakuan itu dilandasi hasil evaluasi yang dilakukan dari kebijakan sebelumnya. ”Hasil PPKM sebelumnya, di DKI Jakarta mulai flat, di Jawa Barat masih ada peningkatan (kasus Covid-19, Red), di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DIJ menurun. Sementara itu, di Bali (kasus Covid-19) naik sedikit,” beber Menko Perekonomian tersebut.

Airlangga menjelaskan, PPKM mikro berlaku di seluruh kelurahan atau desa pada kabupaten atau kota yang ditetapkan gubernur sebagai prioritas. Pemberlakuan kebijakan itu akan diikuti pembentukan posko dan pos jaga di desa dan kelurahan.

Skenario pengendalian dalam pos jaga terdiri atas empat hal. Yakni memaksimalkan 3T (testing, tracing, dan treatment), isolasi pasien positif dan kontak erat, pembatasan mobilitas dan pergerakan, serta penyediaan kebutuhan pokok seperti beras dan masker. Pembentukan pos komando di tingkat desa dan kelurahan dikoordinasi kepala desa dan lurah.

Seperti kebijakan sebelumnya, PPKM mikro juga disertai beberapa aturan teknis. Misalnya soal batasan kegiatan perkantoran, kegiatan belajar-mengajar, serta operasi restoran dan mal. Kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen, sedangkan tempat ibadah dibuka 50 persen. ”Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara,” kata dia. Terakhir, pembatasan moda transportasi umum diatur pemerintah daerah masing-masing.

Selain penerapan PPKM mikro, pemerintah mengatur mobilitas saat libur akhir pekan Tahun Baru Imlek pada 12 Februari. Ada surat edaran agar para ASN (aparatur sipil negara), anggota TNI/Polri, karyawan BUMN, serta pegawai swasta tidak melakukan perjalanan ke luar kota. Tujuannya, tidak menimbulkan pertambahan jumlah kasus positif yang sering muncul saat libur panjang.

Satgas Covid-19 juga memutuskan untuk memperpanjang aturan perjalanan orang dalam dan luar negeri sebagaimana yang tertuang pada SE Satgas Nomor 5 Tahun 2021. Hanya, kali ini tidak ada ketentuan batas waktu sampai kapan peraturan pembatasan perjalanan itu diberlakukan. ”Perpanjangan dari peraturan tersebut mulai efektif 9 Februari besok (hari ini, Red). Aturannya masih sama,” tutur Jubir Pemerintah untuk Covid-19 Wiku Adisasmito.

Satgas juga menambahkan aturan baru perjalanan selama libur panjang dan libur keagamaan seperti libur Imlek. Aturan tes lebih ketat. Penumpang transportasi darat dan kereta api jarak jauh wajib menunjukkan tes antigen atau PCR atau GeNose 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Selain itu, kata Wiku, akan ada pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi oleh manajemen lalu lintas, baik di pusat maupun daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *