Selain itu, soal pengolahan hasil tambang dilokalisasi di salah satu lokasi khusus yang tak bersentuhan dengan masyarakat umum, termasuk pertanian dan peternakan. Sehingga, para penambang rakyat ini tidak dicap maling dan berceceran hingga meracuni kesehatan warga, peternakan dan tanaman.
Terlebih, masyarakat penambang juga membutuhkan pembinaan tak hanya pelarangan dan penindakan secara hukum. “Saya juga berharap ada bahan alternatif lain pengganti mercury dan sianida yang tidak berbahaya. Seperti menggunakan teknologi baru,” harapnya.
Ia juga menyebutkan, di perusahaan Antam juga tak menggunakan mercury melainkan menggunakan teknologi.
“Pak Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran agar penambang menghentikan penggunaan mercury. Karena meski menguntungkan, tetapi juga membawa dampak lingkungan yang membahayakan,” papar Kodir.
Soal pengolahan hasil tambang yang dilokalisir, hal ini juga bisa mengantisipasi tercecernya para pengolah hasil tambang yang menggunakan mercury.
“Bahkan tak menutup kemungkinan, pengolahan dilokalisir juga bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Asalkan, menambangnya juga tak bercecer seperti sekarang hingga mengancam terjadinya longsor. Makanya, perlu ada kerjasama antara pemerintah, investor dan penambang rakyat.
Dengan harapan, investornya untung, rakyatnya sejahtera, PAD meningkat. Tapi, ini juga butuh kajian dari para ahli,” tukasnya. (ryl)
