BANDUNG – Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai sangat penting dalam mendorong transformasi birokrasi di Jawa Barat (Jabar), demikian dengan tegas dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman.
Karena, menurut Herman, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025 – 2030, Jabar memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi paling maju, sejahtera, dan berdaya saing di Indonesia.
“Lembur diurus kota ditata, Jabar sedang berada di era yang sangat menentukan. Ini momentum besar,” kata dia, dikutip laman Pemprov Jabar, Sabtu (28/2/2026).
“Kita masih tetap punya peluang untuk mengantarkan Jabar menjadi provinsi termaju di Indonesia,” ujar Herman, menambahkan.
Dikatakan Herman, bahwa saat ini Jabar mencatat pertumbuhan ekonomi 5,85 persen (triwulan IV 2025 year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,39 persen. “Angka ini ditopang oleh belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, dan investasi serta ekspor dan impor,” ungkapnya.
Bahkan, realisasi belanja daerah di Jabar pada 2025 menjadi yang tertinggi di Indonesia, hingga sisa kas daerah hanya Rp500 ribu pada akhir tahun. “Ini bukti bahwa belanja pemerintah kita agresif dan terukur. Bukan autopilot, tapi hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” tuturnya.
Hasil survey Indikator Politik Indonesia menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen. Sementara kinerja birokrasi pemerintah berada di angka 72,91 persen, naik signifikan dari tahun sebelumnya, terang Herman.
Herman menegaskan bahwa capaian tersebut harus diikuti pula penurunan signifikan angka pengangguran dan kemiskinan. Saat ini, lanjutnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar berada di angka 6,66 persen berdasarkan data BPS pada Nopember 2025.
Sedangkan tingkat kemiskinan di Jabar sebesar 6,78 persen. “Kita menargetkan penurunan minimal 0,5 hingga 1 persen per tahun,” ucap Herman.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Sugianto Nangolah menambahkan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas tata kelola pembangunan harus dilakukan melalui akselerasi kebijakan yang inovatif & transformatif.
“Sinergi perencanaan menjadi kunci agar setiap program pembangunan memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Ron/Hms)
