BANDUNG – Selama setahun terkahir Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar), tingkat kepuasan masyarakat dinilai sangat tinggi. Hal itu diketahui dari hasil survei lembaga Indikator yang dilakukan sejak 30 Januari hingga 8 Februari 2026.
Burhanudin Muhtadi selaku pendiri dan peneliti lembaga Indikator menyebutkan kepuasan atas kinerja KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, sebagai Gubernur Jabar mencapai 95.5 persen.
Nilai itu sangat tinggi jika dibanding dengan temuan pada Mei tahun lalu, yangmana tingkat kepuasan masyarakat relatif stabil. Adapun, jumlah sampel dalam survei tersebut mencapai 800 responden yang tersebar di desa-desa di 27 Kabupaten/Kota di Jabar.
“Ini menandakan gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pasca pelantikan Gubernur Jabar, tidak hanya mendapat antusias yang sangat tinggi dari warga Jabar,” ujarnya dikutip laman Pemprov Jabar, Rabu (18/2/2026).
“Tapi evaluasi atas pelaksanaannya juga mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi selama hampir satu tahun masa jabatannya,” sambungnya.
Hanya sebagian kecil kelompok warga yang kepuasannya kurang dari 90 persen, itu pun tidak kurang dari 80 persen di tiap segmen demografi dan wilayah Jawa Barat, tutur Burhanudin.
Ia menjelaskan, yang menjadi sampel dalam survei ini puas dengan program kerja KDM, salah satunya penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan di Jabar. Program tersebut memberikan insentif bagi sekitar sepertiga warga, sekaligus menambah jumlah wajib pajak baru sebanyak 1,4 juta.
Begitu juga dengan program-program kerja lainnya yang dinilai memuaskan oleh masyarakat. Contohnya, larangan sekolah mengadakan study tour, jam malam bagi siswa sekolah, dan mengirim siswa bermasalah ke barak militer.
Program bidang infrastruktur juga memuaskan bagi masyarakat Jabar, seperti pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum (PJU), dan pemasangan listrik gratis. Termasuk program lingkungan, seperti normalisasi sungai dan penutupan tambang ilegal.
Selain itu, KDM juga dinilai berhasil dalam melakukan realokasi dan efisiensi anggaran dengan mengalihkan belanja yang kurang penting menjadi belanja bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Terbukti Pemprov Jabar dinobatkan sebagai Provinsi terbaik di Indonesia dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum 2025. “Menurut catatan BPS, dalam situasi yang sangat tertekan akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Tapi Pemprov Jabar menunjukkan performa perekonomian yang lebih baik dibanding rata-rata nasional di 2025. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 diatas nasional,” jelasnya. (Ron/Hms)
