SUKABUMI — Pertumbuhan minimarket modern di berbagai sudut Kota Sukabumi semakin marak pasca pencabutan moratorium izin pendirian. Kondisi ini menuai sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi yang menilai kebijakan pemerintah daerah terlalu berorientasi pada investasi, namun mengabaikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrat, Henry Slamet, menegaskan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Namun, keberadaan mereka kini terancam akibat ekspansi ritel modern yang dinilai tidak terkendali. “Pemerintah daerah jangan hanya memikirkan investasi, tetapi juga harus memikirkan nasib UMKM,” ujarnya, Rabu (7/1).
Henry mengingatkan, pada masa kepemimpinan Wali Kota Mohamad Muraz dan Ahmad Fahmi, pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan kepada UMKM melalui kebijakan moratorium izin minimarket modern. Kebijakan itu dinilai efektif menjaga ruang hidup usaha kecil dan pasar tradisional. Namun, pencabutan moratorium pada masa Penjabat Wali Kota dilakukan tanpa kajian matang dan minim komunikasi dengan DPRD.
“Faktanya, moratorium dicabut pada masa Pj Wali Kota, dan DPRD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut,” tegas Henry.
Ia menambahkan, dampak pencabutan moratorium kini nyata terlihat dengan menjamurnya minimarket modern di berbagai wilayah. Kondisi ini dikhawatirkan semakin menekan daya saing UMKM, terutama pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari usaha mikro.
