KABUPATEN SUKABUMI

Jalur Penyelamat Nyawa dan Ekonomi dari Tsunami Palabuhanratu Mandeg

×

Jalur Penyelamat Nyawa dan Ekonomi dari Tsunami Palabuhanratu Mandeg

Sebarkan artikel ini
Warga di desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi diberikan pemahaman penanganan rencana evakuasi bencana alam dan tsunami oleh BNPB dan BPBD provinsi di objek wisata pantai Batu Bintang.
Warga di desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi diberikan pemahaman penanganan rencana evakuasi bencana alam dan tsunami oleh BNPB dan BPBD provinsi di objek wisata pantai Batu Bintang.

PALABUHANRATU – Harapan masyarakat pesisir selatan Sukabumi untuk memiliki jalur evakuasi bencana yang layak kembali mengemuka. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Junajah Jajah Nurdiansyah, mendesak agar pembangunan ruas jalan Cisolok–Cikakak–Palabuhanratu melalui jalur utara segera direalisasikan dan masuk prioritas anggaran tahun 2026.

Menurut Junajah, rencana pembangunan ini bukan hal baru. Proyek tersebut telah lama dibahas dan bahkan sempat dialokasikan anggarannya. Namun, pelaksanaannya tertunda akibat pandemi COVID-19 dan keterbatasan fiskal daerah.

Bank bjb Tandamata

“Saya berharap ini bukan sekadar wacana. Dulu sudah direncanakan rampung pada 2012, 2022, bahkan 2023. Tapi selalu tertunda. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Asep Japar, ini bisa jadi prioritas,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan jalur ini bukan hanya membuka akses transportasi baru, tetapi juga disiapkan sebagai jalur evakuasi tsunami dan alternatif saat terjadi bencana longsor atau banjir.

“Kalau jalur ini terwujud, masyarakat punya akses evakuasi saat bencana. Selain itu, jalur ini juga akan memperlancar arus ekonomi dan pariwisata,” tambahnya.

Junajah menyebutkan, perencanaan teknis sudah tersedia lengkap, termasuk titik koordinat dan trase jalan yang akan melintasi enam hingga tujuh desa di tiga kecamatan. Lebar jalan dirancang sekitar enam meter. Namun, kendala utama saat ini adalah pembebasan lahan milik warga.

“Perencanaannya sudah matang. Tinggal pembebasan lahan. Pemerintah daerah harus hadir membantu proses ini karena masyarakat sudah menunggu lama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi ancaman gempa dan tsunami yang kerap disampaikan oleh lembaga kebencanaan. Menurutnya, sosialisasi mitigasi dari BNPB dan BMKG sudah baik, namun belum diimbangi kesiapan infrastruktur.